Rina Tarol Geram Pemprov Babel Bangun Gedung UPTD Kesehatan Rp10 M, Tapi BPJS Kesehatan Dipangkas

Pasalnya gedung tersebut dianggap bukan skala prioritas di tengah kondisi keuangan Pemprov Babel yang tak baik-baik saja.

Penulis: Rizky Irianda Pahlevy | Editor: Alza
Bangkapos.com/rizky
Anggota DPRD Babel Rina Tarol 

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Pembangunan gedung Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Babel jadi sorotan.

Pasalnya gedung tersebut dianggap bukan skala prioritas di tengah kondisi keuangan Pemprov Babel yang tak baik-baik saja.

Saat ini, Pemprov Babel memangkas iuran BPJS Kesehatan 63.642 warga karena kesulitan anggaran.

Anggota DPRD Babel Rina Tarol geram melihat kondisi tersebut.

Menurutnya, Pemprov Babel harus memikirkan kepentingan masyarakat secara langsung.

"Apabila uang itu digunakan untuk pembayaran BPJS Kesehatan masyarakat, tentu puluhan ribu masyarakat hingga saat ini masih memiliki akses untuk bisa berobat secara gratis.

BPJS menjadi tanggung jawab pemerintah tapi kenyataannya pemerintah lebih cenderung menggunakan uang secara bar-bar," ujar Rina Tarol, Rabu (9/10/2024).

Gedung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan jadi sorotan karena bukan prioritas, Rabu (9/10/2024). 
Gedung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan jadi sorotan karena bukan prioritas, Rabu (9/10/2024).  (Posbelitung.co/rizky)

Gedung tersebut dibangun dengan nilai Rp10 miliar, bersumber dari APBD Provinsi Bangka Belitung.

Rina Tarol menegaskan Pemprov Bangka Belitung salah dalam memilih prioritas penggunaan anggaran.

"Memang pengelolaan keuangannya amburadul padahal ini harusnya prioritaskan kesehatan dan pendidikan, tapi kenyataannya ini yang terjadi di Bangka Belitung.

Kita berharap betul instansi vertikal membantu Bangka Belitung dalam pengelolaan keuangan yang tepat sasaran, skala prioritas, bukan suka-suka hati kepala daerahnya," tuturnya. 

Rina Tarol mengungkap pihaknya berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), turun tangan untuk melakukan pengecekan terhadap beberapa kebijakan yang diambil oleh Pemprov Bangka Belitung. 

"Kita harapkan KPK ini bisa turun ke Provinsi Bangka Belitung, untuk dapat mengecek secara langsung banyaknya pembangunan yang dinilai tidak layak ataupun bangunan yang tidak sesuai," tegasnya. 

Lebih lanjut pihaknya juga mengatakan akan segera memanggil OPD terkait, untuk menentukan arah kebijakan yang tepat demi kesejahteraan masyarakat Provinsi Bangka Belitung.

"Tentunya kita juga akan memanggil dinas-dinas di Pemprov Bangka Belitung, untuk melihat porsi anggaran yang difokuskan oleh masing-masing OPD.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved