Khawatir Dampak Sosial Anak Putus Sekolah dan Pengangguran, Kades Se-Beltim Mengadu ke DPD RI

POSBELITUNG.CO, JAKARTA - Sedikitnya 18 Kepala Desa Se-Kabupaten  Belitung Timur yang tergabung dalam APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Cabang Belitung Timur melakukan pertemuan konsultasi dengan Senator atau Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di kantor DPD RI, Komplek Senayan, Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Para Kades ini dipimpin Ketua Apdesi Belitung Timur, Syamsudin  datang menemui  anggota DPD RI Bangka Belitung, Darmansyah Husein dan Dinda Rembulan. 

Pertemuan itu didasari kekhawatiran masalah sosial yang muncul di desa-desa  akibat anak-anak  putus sekolah dan pengangguran. Kondisi ini memicu dampak lanjutan seperti kenakalan remaja dan masalah kriminal yang melibatkan remaja dan anak-anak muda. 

Dalam pertemuan itu, Kepala Desa Gantong, Arief Kusmaryadi mengungkapkan banyaknya masalah yang harus diselesaikan para Kades di tengah terbatasnya otoritas dan banyaknya program titipan dari  lembaga dan kementerian kepada seorang kepala desa.   

“Kita hanya disuruh menyelesaikan masalahnya tetapi tidak diberi otoritas untuk mencegah masalah-masalah itu. Sehingga seorang Kades itu terkesan seperti seorang tukang bersih-bersih saja,” ujar Arief dalam aduannya.. 

Arief mencontohkan banyaknya anak-anak putus sekolah dan pengangguran yang kerap memunculkan masalah kenakalan remaja dan kriminal yang melibatkan remaja dan anak-anak muda  di desa-desa.

Menurutnya, masalah itu hanya akibat bukan penyebab. Penyebabnya adalah kemiskinan karena banyak keluarga yang tidak memiliki sumber nafkah yang memenuhi standar hidup layak.

Dampak lanjutan adalah masalah seperti anak putus sekolah, pengangguran, stunting, warga miskin dan lain-lain. 

“Kades diharuskan menjalankan program dari banyak lembaga seperti pencegahan stunting, penyerahan Bansos, penyuluhan remaja dan lain-lain yang sebenarnya tidak menyelesaikan akar masalahnya,” tambah Arief. 

Arief meminta agar program yang diturunkan ke desa- desa itu adalah program yang dapat menyelesaikan akar masalah-masalah itu, yakni kemiskinan. Karena menurutnya, kemiskinan itu pula yang menyebabkan maraknya politik transaksional setiap kali ada pemilu atau pemilukada. 

Menyambut masalah yang disampaikan Arief, Senator Dinda Rembulan mengungkapkan perjalanannya menjadi seorang senator atau Dewan Perwakilan Daerah pada pemilu 2024 lalu, salah satunya karena terdorong pada masalah pendidikan anak-anak dan remaja. 

“Saya gelisah terhadap anak-anak muda se-usia dan di bawah saya. Terutama terkait dengan masalah pendidikan dan keluarga.  Anak-anak putus sekolah banyak berasal dari keluarga pra sejahtera.  Jangka panjangnya, akan memicu masalah seperti kemiskinan dan lain-lain,”  ujar Dinda. 

Dinda mengungkapkan akan menindak lanjuti masalah ini dengan meminta kepada lembaga terkait agar menjadi perhatian dan program yang dapat menyelesaikan akar masalahnya.  Namun sebagai anak muda yang baru ada di lembaga ini, Dinda mengungkapkan dirinya perlu belajar tentang banyak hal, terutama kondisi riil di lapangan untuk mendapatkan data dan fakta agar mudah mengkomunikasikannya ke mitra dan lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi seorang senator. 

“Pada reses akhir tahun nanti, saya akan ke lapangan untuk melihat dan belajar langsung. Karena itu saya mohon dukungan dan support bapak ibu semua agar apa yang kita kerjakan dapat memberikan kebaikan bagi kita, anak-anak dan keluarga juga bangsa dan negara kita, “  kata Dinda penuh harap.  

Sementara itu, Senator Dharmansyah Husein, mengajak semua Kepala Desa untuk sama-sama meningkatkan kualitas demokrasi.  Menurutnya, maraknya politik transaksional akhir-akhir ini telah menurunkan indek demokrasi Indonesia.