LIPSUS - Satu Paslon Setara Rp324 Juta

Dokumen RAB KPU Pangkalpinang untuk penyelenggaraan Pilkada Ulang Pangkalpinang 2025 yang diperoleh Bangka Pos Group juga menunjukan biaya sebesar Rp324 juta per paslon itu merupakan hitungan untuk paslon yang diusung partai politik.

Selain itu, KPU Pangkalpinang juga menganggaran biaya untuk dua paslon perseorangan yang totalnya mencapai Rp686.329.000 atau Rp686 juta.

RAB untuk dua paslon perseorangan itu terdiri dari komponen biaya penyerahan syarat dukungan, verifikasi dukungan, dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan, dan penggandaan dokumen pencalonan.

Jika dikalkulasikan dengan RAB pencalon 7 paslon, maka total RAB untuk sembilan paslon Pilkada Ulang Pangkalpinang Tahun 2025 mencapai Rp2.959.971.000 atau Rp2,9 miliar.

Total awalnya Rp33,1 miliar

Kepala Kesbangpol Kota Pangkalpinang, Donal Tampubolon mengatakan usulan anggaran awal yang diajukan KPU adalah sebesar Rp21,58 miliar.

Kemudian Bawaslu sebesar Rp7,49 miliar, Polresta Pangkalpinang sebesar Rp2,19 miliar dan TNI sebesar Rp1,9 miliar.

"Jadi dari usulan mereka kita verifikasi lagi. Dalam arti ada kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak perlu dilaksanakan dan juga standar biayanya kita sesuaikan dengan standar biaya daerah kita," ucap Donal, Selasa (4/2/2025).

Oleh karena itu, hasil rapat yang telah dilakukan oleh tim verifikasi di Badan Kesbangol Kota Pangkalpinang, usulan dana dari KPU yang semula Rp21 miliar menjadi Rp19,24 miliar.

Lalu, Bawaslu dari Rp7,4 miliar jadi Rp5,3 miliar. Polresta dari Rp2,19 miliar menjadi Rp1,9 miliar dan TNI dari Rp1,9 miliar menjadi Rp1,5 miliar.

"Total usulan awal itu ada Rp33,1 miliar, itu menjadi Rp27,9 miliar. Dan ini belum final (anggarannya-red)," jelasnya.

Pasalnya kata Donal, pada pekan-pekan ini, hasil dari verifikasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Di situ nantinya usulan anggaran dari masing-masing instansi tersebut akan dibahas kembali.

"Jadi masing-masing dari KPU, Bawaslu, Polres, Kodim itu akan memaparkan kegiatan dari hasil verifikasi ini apa saja," sambungnya.

Baca juga: Kalender Hijriyah 2025 Lengkap 1 Ramadhan Versi Muhammadiyah dan NU Berikut Jadwal Idul Fitri 2025

Pembahasan itu dilakukan untuk mengetahui apakah nantinya perlu ada kegiatan-kegiatan yang perlu dikurangi, ditambah atau disesuaikan. Hasil pembahasan tersebut barulah kemudian disampaikan ke Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Kota Pangkalpinang.

"Itulah nanti finalnya, di Badan Anggaran. Berapa (anggaran-red) untuk KPU, berapa untuk Bawaslu, berapa untuk TNI, berapa untuk Polri," ujar Donal.