Anggota DPRD Bangka Belitung Dorong Pemerintah Segera Selamatkan WNI Korban TPPO di Myanmar

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel), Maryam mendorong pemerintah untuk segera melakukan penyelamatan, terhadap Warga Negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah konflik, Myawaddy, Myanmar.

Terlebih dalam kasus tersebut terdapat 69 orang asal Provinsi Bangka Belitung, yang kini membutuhkan pertolongan negara.

"Indonesia harus tetap menyelamatkan warga negaranya, karena ini menyangkut kehormatan bangsa dan harga diri bangsa. Hubungan diplomasi antar negara harus jalan, terlepas korban terindikasi terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum. Kita berbicara kehormatan negara, menyelamatkan warganya menjadi keharusan dan tidak melakukan pembiaran," ujar Maryam kepada Bangka Pos Group, Selasa (4/3/2025).

Selain mendorong untuk segera melakukan upaya penyelamatan, Maryam juga berharap kasus tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat Indonesia dan khsususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Ke depan Warga Negara Indonesia harus berpikir matang ketika akan berencana keluar dari Indonesia, dengan janji kehidupan yang layak dengan penghasilan yang menggiurkan," ucapnya.

Lebih lanjut terkait para korban yang diduga terlibat sindikat judi online, pihaknya mengatakan hal tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Republik Indonesia.

"Jangan bepergian secara ilegal karena nanti yang akan menyusahkan negara itu sendiri. Tentunya, kalau terbukti bersalah silakan proses hukum sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada di Indonesia," tegasnya.

Lebih Proaktif

Senada diungkapkan Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Arnadi. Ia juga mendesak pemerintah agar lebih proaktif dalam menangani kasus puluhan pekerja ilegal asal Bangka Belitung (Babel) yang diduga menjadi korban TPPO.

Arnadi menegaskan bahwa pemerintah, terutama melalui Gugus Tugas TPPO, harus segera mengambil langkah konkret untuk memastikan nasib para korban.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya menunggu perkembangan, melainkan harus aktif menjalin komunikasi dengan pihak terkait guna mempercepat proses pemulangan.

"Kami meminta agar pemerintah segera berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Gugus Tugas TPPO, untuk memastikan nasib para pekerja ini jelas. Jangan hanya menunggu perkembangan tanpa ada langkah nyata," ujar Arnadi, Selasa (4/3).

Baca juga: Kalender 2025 Tanggal Merah dan Cuti Bersama Maret Hingga April 2025, Lengkap jadwal Libur Panjang

Selain itu, Arnadi menyoroti pentingnya perlindungan bagi para korban selama mereka masih tertahan di Myanmar.

Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan mereka mendapatkan perlindungan yang layak, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar serta kepastian hukum mengenai status mereka.

"Ini bukan hanya soal pemulangan, tapi juga bagaimana memastikan mereka mendapatkan perlindungan yang memadai selama masih berada di harus aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi internasional yang menangani isu pekerja migran," tegasnya.