Tolong Pulangkan Anak Kami, Orang Tua Korban TPPO di Myanmar Asal Bangka Belitung Cemas dan Khawatir

"Dulunya itu dia kalah judi slot dan utang Rp70 juta, jadi orang mau lapor polisi tapi saya tahan. Untuk sementara, saya kasih dua sertifikat rumah untuk jaminan. Ini lah alasan anak saya berangkat ke luar negeri," beber Rudi.

Lanjut Rudi, anaknya itu kemudian diajak oleh temannya untuk mengadu nasib ke luar negeri.

"Awalnya bikin paspor di Pangkalpinang tidak bisa. Lalu bikin di Jakarta bikinnya paspor berkunjung ke Malaysia," ungkapnya.

Namun kata Rudi, selama anaknya berada di luar negeri, dia tak pernah lepas komunikasi meskipun dilakukan dalam waktu yang terbatas.

"Sering komunikasi, kalau saya yang menghubungi tidak bisa, tapi kalau dia yang telepon bisa soalnya handpone-nya disita," sebut Rudi.

Tanggung Jawab Provinsi

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya memastikan akan mengupayakan proses percepatan pemulangan korban TPPO di perbatasan Myanmar.

Hal ini dikatakan Didit usai rapat dengar pendapat dengan keluarga korban TPPO, di Ruang Banggar Kantor DPRD Babel, Senin (10/3/2025).

"Insya Allah minggu ini kami ke Kementerian Luar Negeri, mempertanyakan informasi apakah ada masyarakat Bangka Belitung di sana. Kita akan ke sana untuk memastikan, jumlah dan sebagainya," ujar Didit, Senin (10/3/2025).

Didit menekankan pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Pj Gubernur Babel terkait dengan biaya kepulangan para korban TPPO dari Jakarta ke Provinsi Babel.

Hal ini mengingat Kementerian Luar Negeri, hanya akan memfasilitasi kepulangan para korban TPPO dari Myanmar ke Jakarta.

"Kita sepakat untuk biaya pemulangan saudara kita ini dari Jakarta ke Bangka, akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Kita akan hubungi Bapak Pj Gubernur dan Sekda, kira-kira 75 orang asumsi kita Rp150 juta," jelasnya.

Diketahui, dalam kasus TPPO, terdapat 81 warga Provinsi Bangka Belitung yang terjebak dalam sindikat scammer online di Myawaddy, Myanmar.

Terkait hal ini Didit, memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memantau situasi para korban.

"Informasi ada, tapi saya pastikan 75 orang ini dulu, sisanya akan kita koordinasi dengan pemerintah pusat. Yang jelas mereka belum pulang juga, karena masih diinterogasi oleh BIN dan Polri. Bahkan yang harus kita waspadai yakni titipan narkoba, karena tidak menutup kemungkinan mereka tergiur dengan hal itu," ungkapnya.