Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas dan TPP, Langkah Alternatif Pemprov Babel Hadapi Desifit APBD 2025

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyiapkan sejumlah alternatif untuk menghadapi kondisi defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Alternatif tersebut di antaranya memangkas perjalanan dinas hingga memotong tambahan penghasilan pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penjabat Sekda Bangka Belitung Fery Afrianto, mengungkapkan, postur APBD 2025 mengalami pergeseran, di mana hingga caturwulan I periode April 2025 mencapai total Rp2,370 triliun.

Angka tersebut menurun sebesar Rp20,8 miliar dari sebelumnya Rp2,391 triliun.

"Defisit ini juga disumbang dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Pusat yang mengalami pemotongan sekitar Rp49 miliar, yang sebelumnya mendapat Rp163 miliar, kini hanya mendapat Rp114 miliar," ungkap Ferry Afrianto, Senin (5/5/2025).

Dengan berkurangnya dua sumber pendapatan tersebut, pada awal tahun, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami defisit anggaran sebesar Rp70 miliar, serta berpotensi defisit Rp273 miliar pada tahun berjalan.

"Kita masih harus mengencangkan ikat pinggang, dan  TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah, red) memberikan beberapa alternatif dalam menghadapi efisiensi tahap kedua demi menyeimbangkan pendapatan, dan belanja daerah, yang selanjutnya menyesuaikan dengan posisi pendapatan daerah untuk dibahas bersama DPRD," jelasnya.

Alternatif yang diajukan TAPD yaitu kembali melakukan pemangkasan anggaran pada perjalanan dinas di seluruh perangkat daerah sebesar 50 persen dari anggaran yang disediakan sekitar Rp70 miliar.

"Jika dirata-ratakan, tiap perangkat daerah hanya akan menerima Rp 1,1 miliar per tahun. Nominal tersebut masih akan dilakukan penyesuaian dalam skala prioritas," kata Ferry.

Alternatif lain adalah dengan memotong tambahan penghasilan pengawai (TPP) ASN yang disesuaikan dengan tingkatan jabatan struktural. Yakni Eselon 2 (40 persen), Eselon 3 (35 persen), dan Eselon 4 dan staf (30 persen).

"Dengan pemotongan TPP ini diproyeksikan akan memberikan efisiensi sekitar Rp85 miliar, efisiensi juga akan dilakukan pada sektor lainnya," ucapnya.

Namun, di tengah-tengah efisiensi tersebut, pihaknya memastikan akan tetap memperhatikan pelayanan kepada masyarakat dengan menambah anggaran pada beberapa fokus kegiatan.

Seperti mengakomodir pembiayaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat sebesar Rp10 miliar, infrastruktur dan sanitasi, pemeliharaan berkala jalan sebesar Rp15 miliar.

"Fokus efisiensi yang sudah kita lakukan akan kita alokasikan untuk belanja yang prioritas sebagaimana arahan pemerintah pusat seperti bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Ada kegiatan yang harus ditahan, dikurangi, sehingga balance, seimbang antara pendapatan dan belanja kita," ungkapnya.

(Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)