DLH Pangkalpinang Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, Targetkan Tiap RW Punya BSU di 2027

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menargetkan pada tahun 2027 setiap rukun warga (RW) memiliki setidaknya satu Bank Sampah Unit (BSU).

Sementara di tahun 2025, DLH Kota Pangkalpinang menargetkan setiap kecamatan memiliki minimal satu BSU.

BSU menjadi bagian dari upaya DLH Kota Pangkalpinang dalam mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Program bank sampah menjadi salah satu pendekatan DLH Kota Pangkalpinang untuk menciptakan budaya masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan, sekaligus mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 

Kepala DLH Kota Pangkalpinang, Bartholomeus Suharto, menjelaskan, pengelolaan BSU bisa dimulai dari skala kecil dan tidak harus bersifat besar atau formal. 

BSU bisa dibentuk oleh kelompok masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, posyandu, bahkan sekolah-sekolah.

"Namanya Bank Sampah Unit, artinya bisa dimulai dari skala kecil. Bisa dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada, bahkan anak-anak sekolah pun bisa ikut mengelolanya," jelasnya, Jumat (9/5/2025).

"Pada 2027 kami targetkan masing-masing RW minimal memiliki satu Bank Sampah Unit. Kalau lebih dari satu tentu lebih baik, tapi yang penting minimal satu per-RW," imbuhnya.

Kurangnya sosialisasi, kata Suharto, menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi bank sampah selama ini. 

Oleh sebab itu, DLH mendorong seluruh elemen mulai dari kecamatan, kelurahan, hingga tokoh masyarakat agar aktif mengedukasi warga tentang pentingnya keberadaan dan peran bank sampah.

"Kami minta semua pihak ikut menyosialisasikan program ini. Kalau hanya DLH sendiri tentu tidak cukup," ucap Suharto.

Meski menghadapi keterbatasan anggaran akibat defisit, DLH Kota Pangkalpinang tetap berkomitmen menjalankan program edukasi kepada masyarakat.

Suharto menginstruksikan timnya untuk terus bergerak dan tidak terpaku pada kendala anggaran.

"Kami tetap bergerak. Yang penting edukasi ke masyarakat harus jalan," tegasnya.

Sebagai bentuk pendampingan, DLH juga tengah menyiapkan tim pendamping profesional yang akan membantu masyarakat dalam mengelola BSU di lingkungannya masing-masing.