Viral Nasional

Gibran Tanggapi Penugasan dari Prabowo ke Papua, Sebut Sudah Disiapkan Kantor di Sana

Presiden Prabowo Subianto berencana menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani percepatan pembangunan di Papua.

Penulis: Ilham Pratama | Editor: Teddy Malaka

POSBELITUNG.CO - Presiden Prabowo Subianto berencana menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani percepatan pembangunan di Papua.

Untuk mendukung tugas itu, pemerintah berencana menyediakan kantor khusus di Papua.

Tugas ini melanjutkan peran yang sebelumnya dijalankan Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden di era Presiden Jokowi.

Menanggapi hal tersebut, Gibran menyatakan kesiapannya bekerja dari mana saja, termasuk Papua.

Ia menyebut bahwa ia bisa berkantor di Jakarta, Ibu Kota Nusantara (IKN), Klaten, bahkan Papua jika dibutuhkan.

Gibran menekankan pentingnya turun langsung ke daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pelaku usaha kecil.

Ia menyatakan tugasnya sebagai Wapres menuntut fleksibilitas, baik lokasi, waktu, maupun jenis pekerjaan.

Gibran juga menegaskan bahwa ia siap melanjutkan tugas pembangunan Papua yang sebelumnya diemban Ma’ruf Amin.

Kabar Gibran akan berkantor di Papua awalnya disampaikan oleh Menko Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra.

Namun, Yusril kemudian mengklarifikasi bahwa bukan Wapres yang akan berkantor di Papua, melainkan Sekretariat Badan Khusus.

Badan tersebut bertugas mengoordinasikan pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua dan diketuai oleh Wakil Presiden.

Kantor di Jayapura hanya akan digunakan sebagai titik koordinasi oleh badan khusus, bukan tempat tetap bagi Wapres.

Yusril menegaskan bahwa secara konstitusional, Wapres tetap berkedudukan di ibu kota negara bersama Presiden.

Ia menjelaskan bahwa Badan Khusus itu dibentuk berdasarkan amanat Pasal 68A UU Otsus Papua.

Anggota badan tersebut terdiri dari Mendagri, Menteri Bappenas, Menteri Keuangan, dan wakil dari masing-masing provinsi Papua.

Legislator PDIP Andreas Hugo Pareira menanggapi dengan kritis wacana penempatan Gibran di Papua.

Ia mempertanyakan urgensi penugasan itu mengingat masih banyak persoalan di Jakarta dan daerah lainnya.

Andreas juga khawatir pembangunan kantor baru untuk Wapres di Papua justru memicu masalah baru dan sensitivitas di daerah tersebut.(*)

Sumber: Bangka Pos
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved