Amplop Pernikahan Kena Pajak? Ini Klarifikasi Lengkap dari DJP
Banyak yang bertanya-tanya, benarkah pemerintah akan memungut pajak dari hadiah pernikahan atau acara hajatan?
“Kami sama sekali tidak punya rencana melakukan pemungutan pajak langsung di kondangan,” tegasnya.
Kabar ini awalnya mencuat dari pernyataan anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR, Jakarta.
Ia menyatakan bahwa DJP sedang gencar memungut pajak untuk menutup defisit APBN akibat penurunan penerimaan negara.
“Dengar-dengar, orang yang dapat amplop kondangan bakal kena pajak pemerintah. Ini tragis dan membuat rakyat kami merasa terbebani,” kata Mufti, dikutip dari TribunJabar.id.
Sebagai pengingat, menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib yang dipungut negara dari orang pribadi atau badan, bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat secara luas.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Isu Pajak Amplop Kondangan, Benarkah Dapat Amplop Hajatan Bakal Kena Pajak Pemerintah?
Bayar PBB di Lapak Keliling Pasar Manggar Belitung Timur, Gratis Kopi dan Makanan Ringan |
![]() |
---|
VIDEO: Penyebab Ismanto Buruh Jahit Ditagih Pajak Rp 2,8 Miliar, Syok |
![]() |
---|
5 Daerah di Indonesia yang Naikkan PBB Picu Protes Warga, Ada Melonjak 1000 Persen |
![]() |
---|
VIDEO Tukang Jahit Pekalongan Kaget Terima Tagihan Pajak Rp2,8 M, Ini Faktanya |
![]() |
---|
Nasib Ismanto, Buruh di Pekalongan Ditagih Pajak Rp2,8 Miliar, Stres dan Mengurung Diri di Kamar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.