Viral Nasional
Dilarang Study Tour, Dedi Mulyadi Didemo dan Tegaskan Beda dengan Piknik
Dilarang Study Tour, Gubernur Dedi Mulyadi Didemo Ribuan Pekerja Pariwisata: “Saya Tidak Melarang Piknik, Tapi Jangan Dibungkus Pendidikan”
Penulis: Ilham Pratama | Editor: Teddy Malaka
POSBELITUNG.CO - Dilarang Study Tour, Gubernur Dedi Mulyadi Didemo Ribuan Pekerja Pariwisata: “Saya Tidak Melarang Piknik, Tapi Jangan Dibungkus Pendidikan”
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi kembali menjadi sorotan publik usai kebijakannya melarang sekolah menyelenggarakan kegiatan study tour.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 45/PK.03.03/KESRA yang diterbitkan pada Mei 2025, yang mengatur 9 langkah pembangunan pendidikan menuju terwujudnya Gapura Panca Waluya.
Salah satu poin dalam SE tersebut melarang kegiatan study tour yang dianggap hanya sebagai kedok piknik dan membebani wali murid serta berisiko terhadap keselamatan siswa.
Larangan ini pun menuai protes keras, terutama dari para pelaku usaha di sektor pariwisata.
Pada Senin, 21 Juli 2025 lalu, ribuan pekerja dari sektor pariwisata, termasuk pengemudi, kernet, dan pengelola bus wisata, menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung Sate, Kota Bandung.
Mereka membawa ratusan armada bus sebagai bentuk penolakan terhadap larangan study tour dan mendesak Gubernur mencabut kebijakan tersebut.
Menurut mereka, larangan itu telah memangkas sumber penghasilan utama mereka yang selama ini bergantung pada musim study tour pelajar.
Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM, menjelaskan bahwa dirinya tidak melarang kegiatan wisata atau rekreasi, namun menolak jika kegiatan tersebut dikemas atas nama pendidikan.
Ia menegaskan bahwa study tour seharusnya memiliki nilai edukatif dan berbasis penelitian, bukan sekadar kunjungan ke tempat wisata.
“Study tour itu bukan piknik,” kata Dedi saat diwawancara usai menghadiri pelantikan Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXII di Sumedang, Senin (28/7/2025).
Ia menjabarkan bahwa kegiatan study tour seharusnya dilakukan untuk meneliti lingkungan seperti gunung berapi, sistem pertanian, hingga pengelolaan sampah dan air.
“Kalau hanya ke tempat wisata, itu bukan study tour. Itu pembodohan publik,” tegasnya.
Ia menilai protes besar-besaran dari pelaku pariwisata justru menjadi bukti bahwa praktik study tour selama ini telah menyimpang dari esensinya.
Lebih lanjut, Dedi juga menyatakan siap mencopot kepala sekolah yang masih membandel menyelenggarakan study tour berkedok piknik ke luar kota.
“Sekolah tidak boleh memobilisasi siswa untuk piknik atas nama pendidikan,” tegas KDM.
Di sisi lain, dampak kebijakan ini sangat dirasakan oleh para pelaku usaha.
Jaya Slamet, seorang sopir bus pariwisata dari Kuningan, mengaku kini harus bekerja serabutan demi mencukupi kebutuhan rumah tangga karena sepinya orderan.
“Biasanya sebulan bisa 12 kali jalan. Sekarang paling sebulan cuma satu atau dua kali, bahkan enggak ada,” keluhnya.
Hal serupa juga terjadi di Yogyakarta.
Wisata jip Lava Tour Gunung Merapi di Kaliurang, Sleman, melaporkan penurunan drastis kunjungan wisatawan hingga 50 persen, dengan siswa dari Jabar sebagai penyumbang utama.
Menurut Joko Wahyono, pemandu jip di Kaliurang, sejak kebijakan larangan study tour diberlakukan, permintaan armada jip menurun drastis.
“Sebelumnya bisa keluar 50 armada sekali rombongan. Sekarang cuma beberapa saja,” jelas Joko.
Ia berharap Pemprov Jabar bisa mengevaluasi kebijakan tersebut dan membuka kembali peluang study tour dengan pengawasan yang ketat, bukan melarang secara total.
“Kalau memang ada penyimpangan, sistemnya yang dibenahi, bukan langsung dilarang,” pintanya.
Sementara itu, Herdi Sudardja dari P3JB mengatakan larangan study tour berdampak pada hilangnya 50-60 persen omzet tahunan pelaku wisata.
Ia meminta pemerintah menyediakan solusi konkret agar usaha tetap berjalan tanpa mengorbankan pendapatan rakyat kecil.
Dedi Mulyadi sendiri tetap bersikukuh bahwa kegiatan rekreatif bisa dilakukan secara individu dan tidak boleh melibatkan institusi pendidikan.
“Piknik itu boleh, tapi bukan atas nama sekolah,” tutupnya.
Hingga kini, polemik larangan study tour masih terus bergulir dan menjadi bahan perdebatan antara efektivitas pendidikan, keselamatan siswa, dan nasib ribuan pelaku usaha pariwisata yang terdampak langsung.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Didemo gegara Larang Study Tour, Dedi Mulyadi Tegas Bedakan dengan PikniK
| Gubernur Dedi Mulyadi Tantang Menkeu Purbaya Yudhi, Buktikan Pemda Simpan Dana di Bank Daerah |
|
|---|
| AHY Angkat Bicara Soal Utang Proyek Whoosh Capai Rp116 Triliun, Ada Dua Skema Disiapkan |
|
|---|
| Menkeu Purbaya Yudhi Geram Terhadap Pemda, Uang Nganggur di Perbankan Capai Rp234 Triliun |
|
|---|
| Menkeu Purbaya ‘Semprot’ BTN, Paling Rendah Serap Dana Pemerintah Hanya 19 Persen |
|
|---|
| Video Nasib Pilu Korban Pemukulan Oknum TNI di Pontianak, Sang Driver Ojol Akan Jalani Operasi |
|
|---|