OTT KPK
Sosok Abdul Azis Bupati Kolaka Timur Terjaring OTT KPK, Mantan Polisi Jadi Kepala Daerah
Sosok Abdul Azis Bupati Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara mencuat namanya menyusul kabar OTT KPK
POSBELITUNG.CO - Sosok Abdul Azis Bupati Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara mendadak mencuat namanya menyusul kabar operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun belum diketahui kasus yang menjerat politikus asal Partai Nasdem tersebut.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak pun membenarkan KPK menangkap satu bupati di Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut.
"Koltim," jelas Johanis Tanak dilansir dari Tribunnews.com, Kamis (7/8/2025).
Abdul Azis dilantik menjadi Bupati Kolaka Timur definitif pada 27 November 2023 setelah sebelumnya menjabat Wakil Bupati dan Plt Bupati Kolaka Timur.
Ia fokus pada isu kesehatan anak, termasuk kampanye imunisasi polio secara door-to-door
Abdul Aziz pun berhasil menerima berbagai penghargaan nasional dan regional.
Termasuk penghargaan dalam bidang penyaluran dana desa, penurunan stunting, dan inovasi kepemimpinan.
Abdul Azis dilantik sebagai Bupati Kolaka Timur bersama Pj Bupati Bombana Edy Suharmanto pada Senin (27/11/2023).
Pelantikan kedua kepala daerah ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Kota Kendari.
Rekam Jejak Abdul Azis
Berdasarkan rekam jejak karir Abdul Azis diketahui dia merupakan mantan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Abdul Aziz mengakhiri karir di kepolisian dengan pangkat terakhir Aipda atau Ajun Inspektur Polisi Dua.
Ia bisa saja memecahkan ‘rekor’ sebagai bintara tinggi tingkat satu Polri yang resmi menjabat kepala daerah.
Abdul Azis merupakan pria kelahiran Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan tanggal 5 Januari 1986.
Baca juga: Nama-nama Terjaring OTT KPK di Medan, Jubir KPK Sebut Identitas Diungkap Hari Ini
Sebelum menjabat Bupati Kolaka timur, Abdul Azis tercatat sebagai anggota Polri berpangkat Aipda bertugas di Polda Sulawesi Tenggara.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.