Video DPRD Pati Sepakat Bentuk Pansus untuk Makzulkan Bupati Sudewo

Sudewo berdalih kenaikan ini diperlukan untuk menambah pendapatan daerah demi pembangunan infrastruktur, perbaikan rumah sakit, dan sektor perikanan.

Ia menyebut tarif PBB di Pati selama 14 tahun tidak pernah naik dan masih terendah dibanding daerah sekitar.

Kesepakatan kenaikan PBB dicapai dalam rapat bersama camat dan perangkat desa pada 18 Mei 2025.

Namun, kebijakan tersebut menuai penolakan keras dari warga dan memicu aksi demonstrasi.

Akhirnya, pada 8 Agustus 2025, Sudewo mengumumkan pembatalan kenaikan PBB.

Ia menyatakan keputusan itu diambil demi menjaga kondusivitas dan kelancaran perekonomian daerah.

Sudewo juga memastikan warga yang sudah membayar dengan tarif baru akan mendapat pengembalian selisih pembayaran.

Pengembalian ini akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan para kepala desa.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul BREAKING NEWS: DPRD Pati Gelar Rapat Paripurna, Sepakat Bentuk Pansus Makzulkan Sudewo