Prabowo Warning Jenderal dan Elit Partai Terlibat Tambang Ilegal, Bupati Belitung Tekankan Hal Ini

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi aktivitas tambang ilegal yang menimbulkan kerugian negara.

Dalam pidato kenegaraan hari kemerdekaan yang disiarkan, ia mengungkapkan sebanyak 1.063 tambang ilegal telah teridentifikasi dengan potensi kerugian negara mencapai minimal Rp300 triliun.

Presiden Prabowo tidak hanya memerintahkan aparat menertibkan tambang yang melanggar aturan, tetapi juga memperingatkan pihak-pihak kuat yang diduga ikut bermain.

“Apakah itu orang-orang besar, orang kuat, atau bahkan jenderal dari TNI, Polri maupun mantan jenderal. Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya, disambut tepuk tangan dari anggota DPR RI dan undangan, Jumat (15/8/2025).

Ia juga meminta seluruh partai politik mendukung penertiban dan menegaskan bahwa tidak akan memberi perlindungan meski yang terlibat berasal dari partainya sendiri.

"Termasuk Partai Gerindra. Kalau ada yang terlibat, lebih baik cepat-cepat jadi justice collaborator. Karena walaupun kau Gerindra tidak akan saya lindungi,” ujarnya.

Pidato Presiden tersebut menjadi perhatian Bupati Belitung di tengah maraknya kasus penyelundupan timah ilegal yang terjadi. 

Bupati Belitung, Djoni Alamsyah, menegaskan bahwa segala bentuk pengiriman timah tanpa izin merupakan penyelundupan dan harus ditindak.

“Kalau yang ilegal memang tidak boleh, harus ditertibkan, karena daerah dan negara sama-sama dirugikan,” kata Djoni usai mengikuti rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan di DPRD Belitung.

Menurutnya, pemda sudah melakukan koordinasi dengan Forkopimda untuk menertibkan aktivitas tambang ilegal di luar IUP timah.

Di sisi lain, disinggung soal maraknya kasus penyelundupan timah melalui Pelabuhan Tanjung Ru, Djoni menegaskan akan berkoordinasi dengan Forkopimda agar memperketat pengawasan.

Djoni menegaskan, penindakan hasil dilakukan secara menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir.

"Nanti akan berkomunikasi dengan Forkopimda untuk menertibkan baik dari hulu maupun hilirnya. Kami mendukung penertiban penyelundupan, karena pak presiden juga sudah mengatakan itu, ujarnya. 

(Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)