Opini
PLTN Dalam Asta Cita Presiden Prabowo: Mendorong Thorcon 500 Sebagai PLTN Pertama
Asta Cita merupakan gagasan pokok dari keseluruhan program yang ditawarkan sebagai solusi atas berbagai persoalan kontemporer
Penulis: Iklan Bangkapos | Editor: Hendra
PLTN Dalam Asta Cita Presiden Prabowo: Mendorong Thorcon 500 Sebagai PLTN Pertama
Penulis Andri Yanto
Legal Associate PT Thorcon Power Indonesia
Menjelang satu tahun sejak dilantiknya pasangan Presiden dan Wakil Presiden pemenang Pemilu 2025, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sejumlah program besar yang sempat dijanjikan kini mulai terealisasi satu demi satu.
Sepanjang masa kampanye, pasangan yang mengusung visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut memang menawarkan berbagai program pembangunan lintas sektor, di antaranya 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat.
Asta Cita merupakan gagasan pokok dari keseluruhan program yang ditawarkan sebagai solusi atas berbagai persoalan kontemporer di Indonesia, termasuk bidang energi.
Pada poin Asta Cita 2, ditegaskan bahwa pemerintahan yang dipimpin Prabowo akan “…mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.” Salah satu aspek krusial dari komitmen tersebut adalah swasembada energi.
Pasca terpilih, sejumlah langkah telah ditempuh Presiden Prabowo untuk mewujudkan janji swasembada energi. Berbagai regulasi dan kebijakan baru diterbitkan, disertai perombakan di jajaran kabinet serta pejabat penyelenggara negara di sektor energi dan ketenagalistrikan.
Dalam konteks inilah, isu mengenai pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) kembali mengemuka sebagai salah satu opsi strategis.
Lantas, bagaimana Presiden Prabowo menyikapi potensi pembangunan PLTN di Indonesia, dan sejauh mana proyek Thorcon 500 dapat menjadi kandidat kuat sebagai PLTN pertama di tanah air?
Visi Besar Membangun PLTN Pertama
Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia bukanlah gagasan baru. Pada masa Presiden Soekarno, wacana PLTN telah dicanangkan dan melahirkan lembaga Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), yang kini terintegrasi dalam BRIN.
Memasuki awal reformasi, pemerintah sempat menyiapkan proyek PLTN di Tanjung Muria, Jawa Tengah, namun rencana tersebut urung terlaksana hingga hari ini.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menandai era baru dengan menunjukkan keinginan politik yang lebih tegas untuk menghadirkan PLTN. Pada forum Indonesia–Brazil Business Forum di Brasilia, November 2025, sebulan setelah dilantik, Presiden Prabowo secara lugas menyampaikan rencana Indonesia membangun PLTN, sekaligus mengundang Brasil untuk menjalin kerja sama.
Komitmen itu ditegaskannya kembali dalam Penutupan Kongres VI DPP Partai Demokrat, Februari 2026. Presiden Prabowo mengingatkan bahwa cita-cita Indonesia memiliki PLTN telah dimulai sejak era Soekarno, dan kini saatnya diwujudkan.
Ia juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menggunakan nuklir untuk senjata, melainkan untuk energi, riset kesehatan, serta pemuliaan tanaman.
| 44 GW PLTN Pada 2060, Peta Jalan Energi Nasional Sudah Tuntas |
|
|---|
| Dunia Kembali ke Nuklir, Indonesia Menapaki Jalan PLTN Pertama |
|
|---|
| Pilkada Melalui DPRD: Ancaman Sentralisme Kekuasaan dan Lonceng Kematian Demokrasi Lokal |
|
|---|
| Menuju Kedaulatan Energi: Siapa Memimpin, Siapa Menonton? |
|
|---|
| Implementasi Kebijakan Pertambangan Berkelanjutan di Bangka Belitung: Antara Regulasi dan Realitas |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/belitung/foto/bank/originals/Andri-Yanto-Legal-Associate-PT-Thorcon-Power-Indonesia.jpg)