Thorcon Jelaskan Teknologi PLTN MSR dalam RDP Bersama DPRD Bangka Belitung

“Dalam forum DPRD, kita boleh berbeda dalam aspirasi, tapi kita harus objektif. Untuk Thorcon, jangan bergerak sebelum ada kejelasan regulasi. Studi perlu dilakukan secara transparan”, jelasnya.

Selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Eddy Iskandar, menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut terkait dengan rencana pembangunan PLTN di Pulau Kelasa.

“Banyak hal terkait PLTN di Kelasa ini yang perlu diperjelas. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait rencana ini. Kita perlu memperhatikan pendapat masyarakat juga,” tegasnya.

Perwakilan Eksekutif Daerah WALHI Bangka Belitung, yang turut hadir, turut memberikan catatan. Salah satu perwakilan, Ahmad Subhan Hafizh, menyebutkan bahwa Thorcon perlu serius dalam mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial dalam rencana pembangunan PLTN di Bangka Belitung. Ia juga menegaskan bahwa nuklir adalah energi baru, bukan terbarukan, dan bahwa reaktor Thorcon menggunakan uranium, bukan thorium.

Menanggapi tanggapan yang beragam dari DPRD, masyarakat, dan WALHI, Dhita Karunia Ashari menegaskan bahwa Thorcon sangat terbuka terhadap segala masukan, dan memastikan untuk tetap dalam komitmen melaksanakan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memperhatikan aspirasi, penerimaan, serta keterlibatan publik.

“Kami mencatat banyak masukan dari RDP kali ini. Terkait dengan pertanyaan pergantian istilah PLTT ke PLTN, bahwa sejak awal kami menggunakan bahan bakar campuran uranium dan thorium. Terkait riset penerimaan masyarakat,  pihak yang melaksanakan adalah universitas secara independen, dan data yang diperoleh menjadi pertimbangan bagi kami dalam melanjutkan usaha. Thorcon berterima kasih atas masukan yang telah diberikan, menjamin prosesnya sesuai peraturan yang berlaku dan melanjutkan proses sosialisasi dan edukasi,” tutupnya.

Agenda RDP tersebut dihadiri lebih dari 50 peserta, dari unsur stakeholder pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, DPRD Bangka Belitung, serta perwakilan pemuda dan masyarakat. Sebagai tindak lanjut, DPRD merencanakan membentuk tim kajian dalam format panitia kerja independen untuk mendalami perihal rencana PLTN di Bangka Belitung. (*/E0)