POSBELITUNG.CO -- Gibran Rakabuming Raka tak mau ambil pusing dianggap sebagai pengkhianat setelah menjadi calon wakli presiden ( cawapres ) Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Sikap putra sulung Presiden Jokowi tersebut dianggap mengkhianati PDIP dikarenakan hingga kini Gibran yang merupakan Wali Kota Solo itu belum mengajukan pengunduran diri dan mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP meskipun sudah mendaftar menjadi Cawapres Prabowo Subianto ke KPU RI.

Adapun Gibran Rakabuming menjadi Wali Kota Solo saat ini karena restu PDIP.

Gibran Rakabuming pun menanggapi santai dirinya dinilai pengkhianat.

"Enggak apa-apa, itu enggak apa-apa (dianggap pengkhianat-Red)," kata Gibran dalam konferensi pers usai pemeriksaan kesehatan di RSPAD, Jakarta Pusat, Kamis (26/10/2023).

Disinggung soal belum mundur dari PDIP dan belum mengembalikan KTA PDIP, Gibran hanya mengungkit pertemuannya dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Dalam pertemuan dengan, Gibran sempat menyampaikan bila dirinya akan menjadi Cawapres Prabowo.

Baca juga: Tanty Octavia Bongkar Alasan Dekati Ferry Irawan, Blak-blakan Mengaku Hanya untuk Pansos

Baca juga: Prabowo-Gibran Kompak Pakai Baju Biru Siap Daftar KPU RI, Sempat Minta Restu ke SBY

Baca juga: Harga Oppo A78 4G dan Oppo A78 5G Akhir Oktober 2023 dan Spesifikasi

Sehingga soal statusnya di PDIP, Gibran Rakabuming menganggap sudah clear.

"Itu sudah clear lho. Sudah clear. Sudah saya jawab itu loh. Kan sudah saya jawab dari minggu lalu. Sudah dari minggu lalu pertemuannya (dengan Puan)," ujar Gibran.

Gibran Bukan Kader PDIP Setelah Jadi Cawapres Prabowo

Terpisah, Ketua DPP PDIP, Ahamd Basarah mengatakan Gibran Rakabuming Raka otomatis telah keluar dari PDIP setelah menjadi Cawapres Prabowo.

Basarah menyebut langkah Gibran menjadi Cawapres Prabowo bertentangan dengan keputusan PDIP yang mengusung Ganjar-Mahfud dalam Pipres 2024.

"Jadi tanpa harus diberhentikan secara resmi sebenarnya rakyat telah menganggap Mas Gibran keluar dari PDIP karena telah mengambil keputusan keluar dari dari garis politik partai yang resmi," kata Basarah di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (26/10/2023).

Basarah menyayangkan langkah Gibran menjadi cawapres Prabowo.

Dia menegaskan harusnya Gibran memahami aturan main dalam sebuah organisasi partai politik (parpol).

"Dia harusnya tahu persis aturan main dalam organisasi partainya PDIP mulai dari ADRT maupun partai-partai politik lain," ujar Basarah.

Basarah menjelaskan seharusnya Gibran mengundurkan diri dari PDIP setelah menjadi cawapres Prabowo.

"Harusnya dia mengundurkan diri secara resmi ketika dia mengambil keputusan keluar dari keputusan PDIP," ucapnya.

Baca juga: 60 Contoh Soal dan Kunci Jawaban Pilihan Ganda PAT IPS Kelas 7 Semester 2

Baca juga: Jangan Panik, Ini Cara Membuka HP OPPO yang Terkunci atau Lupa Kata Sandi dengan Panggilan Darurat

Baca juga: 25 Contoh Soal dan Jawaban Pilihan Ganda PAT Ekonomi Kelas 10 Semester 2

Sementara itu, Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey mengungkapkan alasan partainya belum memberikan sanksi terhadap Gibran. Rakabuming

Olly menjelaskan Gibran tidak bisa langsung dipecat, karena berstatus sebagai Wali Kota Solo.

"Karena kalau kepala daerah itu kan tidak bisa kita pecat. kalau anggota fraksi itu kan bisa kita langsung pecat. Itu ada perbedaan," ujar Olly di Kompas Tower, Jakarta, Kamis (26/10/2023).

"Karena kepala daerah enggak bisa karena dia dipilih rakyat, kita enggak bisa turunkan karena dia berpindah lalu kita turunkan, enggak mungkin," tambah Olly.

Hal serupa diungkapkan Olly terkait potensi sanksi yang dapat diberikan kepada Joko Widodo yang merestui Gibran maju dalam Pilpres 2024.

Menurut Olly, sikap politik Gibran merupakan pilihannya, dan tanpa intervensi Jokowi sebagai orang tua.

"Artinya kan pernyataan pak Jokowi sudah jelas, Gibran itu kan sudah berkeluarga sendiri, jadi dia punya pilihan. Kan di anggaran dasar anggaran rumah tangga PDIP sudah jelas, yang dilarang suami, istri, dan anak, anak ini dalam tanda kutip, kalau dia sudah sendiri ya sudah," ungkap Olly.

Menurut Olly, PDIP telah memiliki mekanisme dalam mengatasi hal ini.

"Mekanisme kita ada, jadi dari bawah, usulan, dan proses sampai di mahkamah partai. Jadi prosesnya sabar saja. Toh kalau sekarang kita lakukan itu tidak ada hal-hal yang sangat mendesak, mari sama-sama saja kita turun ke bawah," kata Olly.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun membela Gibran.

Baca juga: Rumah Firli Bahuri di Kertanegara Digeledah Hampir 3 Jam, Polisi Angkut Sebuah Koper

Baca juga: Gadis 21 Tahun di Bangka Tengah Tipu Korbannya dengan Modus Arisan, Diduga Raup Rp985 Juta

Baca juga: Rara, si Pawang Hujan Langsung Diajak Polisi ke TKP Kasus Pembunuhan Ibu-Anak di Subang, Ini Misinya

Partai Gelora diketahui berada di barisan partai pendukung Prabowo Subianto.

"Mas Gibran clear, tidak ke luar dari partai (PDIP)," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/10/2023).

Apalagi, kata Fahri, tak ada aturan yang mengharuskan seorang calon presiden atau wakil presiden harus terikat salah satu partai.

Sebab itu, lanjut Fahri, banyak capres atau cawapres saat ini bukan merupakan anggota partai, termasuk Anies Baswedan yang diusung NasDem, PKB, dan PKS.

"Jadi tidak ada masalah sebenarnya," ujar Fahri.

Fahri pun menyinggung cerita Pemilu 2004, yakni Jusuf Kalla yang kalah dalam konvensi capres Partai Golkar.

Meski kalah, namun akhirnya Jusuf Kalla bisa tetap maju pada Pilpres 2004 menjadi wakil Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Enggak lama setelah itu menjadi Ketua Umum Golkar karena dia tetap dalam status keangotaannya sebagai kader Golkar gitu," ujarnya.

Lebih lanjut, menurut Fahri tradisi serupa bisa saja dilakukan PDIP, yakni mengutus kadernya ke beberapa partai untuk maju menjadi peserta pilpres.

"Artinya ya PDIP sebenarnya mungkin karena partainya besar, jadi kadernya memang bisa menyebar di mana-mana kan bisa jadi begitu," kata Fahri.

Lantas apa alasan PDIP tak pecat Gibran?

Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah mengatakan, sejatinya Gibran telah keluar dari PDIP.

"Jadi tanpa harus diberhentikan secara resmi sebenarnya rakyat telah menganggap Mas Gibran keluar dari PDIP, karena telah mengambil keputusan keluar dari dari garis politik partai yang resmi," ucapnya.

Basarah pun menyayangkan langkah Gibran menjadi cawapres Prabowo, tapi saat yang bersamaan masih menjadi kader PDIP.

Ia menegaskan, seharusnya Gibran memahami aturan main dalam sebuah organisasi partai politik (parpol).

"Dia harusnya tahu persis aturan main dalam organisasi partainya PDIP mulai dari ADRT maupun partai-partai politik lain," tegas Basarah.

Ahmad Basarah juga menilai, Gibran seharusnya berbesar hati keluar dari PDIP setelah diusung KIM menjadi cawapres Prabowo.

"Harusnya dia (Gibran) mengundurkan diri secara resmi ketika dia mengambil keputusan politik keluar dari keputusan PDI Perjuangan," katanya, Kamis, dilansir Kompas.com.

Ia menuturkan, langkah Gibran menerima pinangan sebagai cawapres Prabowo telah bertentangan dengan garis keputusan politik PDIP.

"Maka, dengan sendirinya dia keluar dari aturan main kepartaian," kata Basarah.

"Maka setelah dia mengambil sikap keluar dari aturan resmi partai, yang tersisa dari Mas Gibran itu adalah sebuah etika politik," jelas dia.

PDIP Sindir Etika Politik Gibran

Sementara itu, Ahamd Basarah menyebut, dalam sebuah organisasi maupun partai politik, memiliki aturan main.

"Organisasi apapun mulai dari organisasi negara, partai politik termasuk keluarga ada yang namanya rule of game, ada yang namanya aturan main," ungkapnya, Kamis.

Sehingga, dirinya meyakini Gibran memahami aturan main dalam berorganisasi partai.

"Maka ketika dia telah mengambil langkah di luar rule of game partai, bicara di atas semua itu adalah etika politik," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menegaskan belum ada pernyataan Gibran mundur dari PDIP.

Gibran juga disebut belum mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP.

Menurut Puan, Gibran hanya berpamitan kepadanya untuk menjadi cawapres Prabowo.

"Sudah ketemu, ngobrol-ngobrol dan banyak hal yang kita bicarakan dan ya sudah enggak masalah."

"Mas Gibran pamit, ingin menjadi cawapres dari Mas Prabowo," katanya di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023), dikutip dari Kompas.com.

Adapun Prabowo dan Gibran telah mendaftar sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Rabu (25/10/2023).

Saat ditanya posisi dirinya di PDIP, Gibran menegaskan, ia sudah berbicara dengan Puan Maharani.

"Saya sudah ketemu Mbak Puan," ungkapnya kepada awak media di KPU RI, Jakarta, Rabu.

Sementara itu, Prabowo Subianto sempat mengaku pihaknya tidak masalah menunjuk Gibran menjadi cawapres, meski masih berstatus kader PDIP.

Kala itu, Prabowo ditanya apakah Gibran sudah mengundurkan diri dari PDIP sejak dipinang menjadi cawapres.

Terkait hal ini, Prabowo tidak tahu apakah Wali Kota Solo itu sudah mengundurkan diri dari PDIP.

"Saya sendiri belum jelas apakah beliau keluar atau tidak keluar," ujarnya seusai acara Konser Pilpres Santuy 'OJO RUNGKAD' di Djakarta Theater, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Prabowo menyatakan, status Gibran yang masih menjadi kader PDIP bukanlah persoalan.

Sebaliknya, Prabowo justru merasa bagus jika Gibran masih berstatus kader PDIP.

"Bagi kami tidak ada masalah, bagi kami tidak ada masalah karena memang."

"Kami rasa kan bagus jadi kami menganggap semua partai adalah rekan seperjuangan sama-sama anak bangsa Indonesia jadi enggak ada masalah, tidak ada masalah," ungkap Prabowo.

"Jadi kita senang aja kalau beliau tetap sebagai kader PDIP," imbuhnya.

(*/ Tribunnews.com/WartaKotalive.com)