Di DPRD, ia aktif di Komisi B, yang menangani berbagai isu seperti perindustrian, energi, perdagangan, pariwisata, dan ketahanan pangan.

Pada Pemilu 2024, Hasbiallah melangkah lebih jauh dengan terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode 2024–2029, mewakili PKB di Komisi III, yang mengurusi bidang hukum, HAM, dan keamanan.

Perjalanan kariernya menunjukkan dedikasi panjang dalam dunia politik, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat dan isu-isu lokal Jakarta.

Kontroversi OTT KPK

Nama Hasbiallah menjadi sorotan nasional saat ia mengeluarkan pernyataan kontroversial dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Dewan Pengawas KPK pada 20 November 2024.

Ia setuju dengan pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang menyebut OTT KPK “kampungan.”

Menurut Hasbiallah, OTT memakan biaya besar dan merugikan negara karena korupsi sudah terjadi sebelum penangkapan dilakukan.

Ia bahkan mengusulkan agar KPK menghubungi pejabat yang terindikasi korupsi terlebih dahulu untuk mencegah kerugian negara.

“Kalau sudah tahu ada indikasi korupsi, telepon saja, ‘Hai, jangan korupsi, kalau korupsi saya tangkap.’ Kan selesai,” katanya saat itu.

Pernyataan ini langsung memicu reaksi keras dari publik dan media.

Banyak yang menganggap usulannya tidak realistis dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Ketua Harian DPP PKB, Ais Shafiyah Asfar, bahkan menegur Hasbiallah, menegaskan bahwa OTT adalah instrumen penting dalam pemberantasan korupsi, meskipun bukan indikator utama keberhasilan.

“Pak Hasbi agak keliru soal OTT. Ini bukan kampungan atau pemborosan, tapi salah satu alat yang tetap diperlukan,” ujar Ais.

Menyadari kontroversi yang ditimbulkan, Hasbiallah memberikan klarifikasi pada 25 November 2024.

Ia menegaskan bahwa pernyataannya soal telepon hanyalah guyonan untuk menekankan pentingnya pencegahan korupsi.