“Maksud saya, fokus utama adalah pencegahan, bukan berarti saya menolak OTT. Saya setuju dengan OTT, tapi kalau bisa, kita antisipasi dari awal agar uang negara tidak hilang,” jelasnya.

Ia juga meminta masyarakat melihat video pernyataannya secara utuh untuk memahami konteksnya.

Hasbiallah menambahkan bahwa KPK memiliki teknologi canggih untuk mendeteksi indikasi korupsi sejak dini.

Menurutnya, mencegah korupsi sebelum terjadi jauh lebih efektif ketimbang menangkap pelaku setelah kerugian negara terjadi.

Meski begitu, ia tetap mendukung OTT sebagai bagian dari penegakan hukum.

Tolak Amnesti Noel

Hasbiallah yakin Presiden Prabowo tak akan mengabulkan amnesti kepada Noel.

"Terus terang saya kurang yakin presiden akan memberikan amnesti kepada saudara Noel ini," kata Hasbiallah kepada Tribunnews.com, Minggu (24/8/2025).

Hasbiallah yang merupakan anggota dewan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan, kasus yang dijerat Noel merupakan murni kasus hukum alias tidak ada unsur politisnya.

Terlebih, kata dia, Noel terkena operasi tangkap tangan (OTT).

Menurutnya, kasus Noel berbeda dengan Hasto Kristiyanto dan Thomas Trikasih Lembong, yang unsur politisnya kental.

Hasbiallah menilai, kasus Noel sangat mencoreng wajah Presiden Prabowo di tengah upayanya memberantas korupsi.

"Kasus Noel ini sangat mencoreng muka presiden. Belum kering presiden menggemakan tekad memimpin pemberantasan korupsi, eh anak buahnya di kabinet kena OTT. Betapa malu dan geramnya Presiden," tegasnya.

Sebelumnya, Noel tak malu langsung menyatakan harapannya agar Presiden Prabowo memberikan amnesti untuk kasus yang menjeratnya. 

Amnesti merupakan penghapusan seluruh akibat hukum pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana.