Fraksi Gerindra DPRD Belitung Desak Pemda Dorong Sektor Pariwisata hingga Pertanian

POSBELITUNG.CO – Fraksi Gerindra menyoroti penurunan pendapatan daerah yang cukup signifikan sebesar Rp83,90 miliar atau 8,8 persen pada raperda APBD 2026 dibandingkan APBD induk 2025.

Penurunan itu terutama disebabkan masalah kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat.

Namun Fraksi Gerindra menilai ketergantungan fiskal terhadap pusat merupakan titik lemah yang harus segera diperbaiki.

Fraksi ini meminta pemerintah daerah mendorong sektor unggulan seperti pariwisata, perikanan, dan pertanian, serta memperkuat pajak dan retribusi berbasis digital.

Dari sisi belanja, anggaran daerah tahun 2026 direncanakan sebesar Rp935,6 miliar, turun 12,46 persen dari tahun sebelumnya.

Namun, Fraksi Gerindra menilai penurunan belanja modal yang mencapai 47,85 persen justru berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dasar, terutama di desa dan kawasan wisata.

“Belanja modal ditekan drastis hingga hampir 50 persen, padahal Belitung masih menghadapi persoalan infrastruktur dasar,” kata Juru Bicara Fraksi Gerindra Ferliza, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2026 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Belitung, Selasa (7/10/2025).

Baca juga: Pansel Jobfit Pejabat Eselon II di Belitung Timur Cari Orang yang Pas di Posisi Tepat

Jawaban dari pihak eksekutif terhadap pandangan umum fraksi akan disampaikan lebih lanjut dalam rapat paripurna mendatang. 

Di tengah turunnya pendapatan daerah dan pemangkasan belanja modal, Fraksi Gerindra juga menemukan adanya anggaran hampir Rp1 miliar untuk pengadaan videotron di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.

Dalam dokumen rancangan, pengadaan satu unit videotron itu tercantum sebesar Rp958,88 juta.

Fraksi Gerindra mempertanyakan dasar dan urgensi anggaran tersebut.

Terutama karena sebelumnya dalam pembahasan KUA-PPAS 2026, videotron itu disebut merupakan bantuan dari program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Jika pengadaan sudah dijamin melalui CSR, maka pencantuman kembali dalam APBD mencederai prinsip good governance dan patut didalami lebih lanjut,” tegas Ferliza.

(Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)