Berita Belitung

APBD 2026 Turun, Belitung Tetap Anggarkan Videotron Rp958 Juta, Fraksi Gerindra Pertanyakan Urgensi

Fraksi Gerindra menyoroti penurunan pendapatan daerah yang cukup signifikan sebesar Rp83,90 miliar atau 8,8 persen dibandingkan APBD induk 2025.

Penulis: Adelina Nurmalitasari | Editor: Novita
IST/Dokumentasi Prokopim Setda Belitung
PANDANGAN UMUM FRAKSI - Juru Bicara Fraksi Gerindra Ferliza saat membacakan pandangan umum fraksi pada Raperda APBD 2026 di rapat paripurna DPRD Belitung, Selasa (7/10/2025) 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Di tengah turunnya pendapatan daerah dan pemangkasan belanja modal, Fraksi Gerindra menemukan adanya anggaran hampir Rp1 miliar untuk pengadaan videotron di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.

Hal ini disampaikan dalam pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2026 pada rapat paripurna DPRD Belitung, Selasa (7/10/2025).

Dalam dokumen rancangan, pengadaan satu unit videotron itu tercantum sebesar Rp958,88 juta.

Fraksi Gerindra mempertanyakan dasar dan urgensi anggaran tersebut, terutama karena sebelumnya dalam pembahasan KUA-PPAS 2026, videotron itu disebut merupakan bantuan dari program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Jika pengadaan sudah dijamin melalui CSR, maka pencantuman kembali dalam APBD mencederai prinsip good governance dan patut didalami lebih lanjut,” kata Juru Bicara Fraksi Gerindra, Ferliza, saat membacakan pandangan umum fraksi.

Di sisi lain, Fraksi Gerindra juga menyoroti penurunan pendapatan daerah yang cukup signifikan sebesar Rp83,90 miliar atau 8,8 persen dibandingkan APBD induk 2025.

Penurunan itu terutama disebabkan kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat.

Fraksi menilai, ketergantungan fiskal terhadap pusat merupakan titik lemah yang harus segera diperbaiki dengan mendorong sektor unggulan seperti pariwisata, perikanan, dan pertanian, serta memperkuat pajak dan retribusi berbasis digital.

Dari sisi belanja, anggaran daerah tahun 2026 direncanakan sebesar Rp935,6 miliar, turun 12,46 persen dari tahun sebelumnya.

Namun, Fraksi Gerindra menilai penurunan belanja modal yang mencapai 47,85 persen justru berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dasar, terutama di desa dan kawasan wisata.

“Belanja modal ditekan drastis hingga hampir 50 persen, padahal Belitung masih menghadapi persoalan infrastruktur dasar,” ujarnya.

Jawaban dari pihak eksekutif terhadap pandangan umum fraksi akan disampaikan lebih lanjut dalam rapat paripurna mendatang. 

(Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)

Sumber: Pos Belitung
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved