PT Timah Tbk Kaji Ulang Pola Kemitraan Penambangan, Perbaiki Tata Kelola

POSBELITUNG.CO – Dalam Upaya menindaklanjuti Upaya perbaikan tata kelola perusahaan, PT Timah Tbk akan melakukan kajian ulang terhadap pola kemitraan penambangan yang selama ini dijalankan perusahaan. 

Direktur Pengembangan Usaha PT Timah Tbk, Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara mengatakan langkah ini adalah tindak lanjut dari hasil diskusi dengan Kementerian ESDM yang berlangsung saat kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung awal Oktober 2025 lalu. 

Suhendra menyampaikan hal itu dalam pertemuan bersama mitra usaha penambangan darat dan Ponton Isap Produksi (PIP) yang berlangsung pekan lalu di Ruang Rapat Utama PT Timah Tbk. 

“Berdasarkan hasil pembahasan bersama kementerian ESDM, disarankan agar PT Timah melakukan evaluasi terhadap sistem kemitraan yang selama ini berjalan. 

Apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan harapan perusahaan atau perlu dilakukan penyempurnaan,” kata Suhendra dalam rilis, Senin (13/10/2025).

PT Timah Tbk menindaklanjuti arahan itu, akan melakukan evaluasi terhadap model kemitraan yang sudah ada maupun kemungkinan penerapan pola baru yang lebih sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dan kondisi terkini di lapangan.

"Kami ingin semua pihak memahami bahwa proses ini dilakukan secara terbuka, transparan. 

Ada skema yang dibahas dan opsi yang diberikan. 

Kami kaji terlebih dahulu opsinya, dan opsi ini tentang apakah PT Timah masih memerlukaan kemitraan, tidak perlu kemitraan atau mengembangkan pola kemitraan baru yang lebih ideal," jelasnya. 

Suhendra juga mengajak mitra usaha PT Timah untuk sama-sama melakukan hal yang terbaik.  

Evaluasi ini tidak hanya untuk menilai apakah perusahaan akan tetap menggunakan pola kemitraan yang ada atau melakukan penyesuaian, tapi juga memastikan seluruh kegiatan penambangan memenuhi aturan yang berlaku dan sesuai kebijakan nasional.

Dari semua opsi itu nantinya, jelas Suhendra, tentu akan dipilih satu opsi terbaik. 

Apakah tetap menggunakan pola kemitraan yang ada, tidak menggunakan kemitraan atau menyesuaikan model kerja sama dan menata ulang mekanismenya. 

“Semua akan dilakukan berdasarkan hasil kajian untuk juga kita sampaikan ke stakeholder," kata Suhendra. 

(*)