Mekanisme Pengelolaan PKB dan BBNKB di Babel Berubah, Ini Keunggulan Sistem Real Time

POSBELITUNG.CO – Mekanisme pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat telah mengalami perubahan.

Sebelumnya menggunakan sistem Dana Bagi Hasil (DBH), kini berubah menjadi real time. 

Melalui sistem real time ini, pendapatan dari sektor PKB dan BBNKB langsung disalurkan ke kas daerah kabupaten/kota pada hari yang sama.

“Dengan mekanisme real-time, pemerintah kabupaten/kota dapat segera memanfaatkan pendapatan dari sektor pajak untuk mendukung program pembangunan di wilayahnya masing-masing,” jelas Kepala Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, M Haris, Selasa (14/10/2025).

Baca juga: Kampung Nelayan Merah Putih Titik Balik Kebangkitan Perikanan di Manggar Belitung Timur

Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menggelar kegiatan Evaluasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB Triwulan III Tahun 2025, di Kantor Bupati Belitung Timur, Selasa hari ini.

Kegiatan ini menjadi ajang penguatan sinergi dan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pemungutan pajak daerah.

Terutama sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Rapat evaluasi dan rekonsiliasi ini menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi, meningkatkan transparansi, serta akurasi data terkait pengelolaan dan penyaluran opsen PKB dan BBNKB.

Termasuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan.

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, diharapkan pengelolaan pajak daerah dapat semakin efektif dalam memperkuat pondasi keuangan daerah.

Khususnya dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Haris mengatakan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial dan berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah.

“PKB dan BBNKB berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah.

Karena itu, pengelolaannya perlu dukungan dan kerja sama semua pihak, baik dari tim pembina Samsat maupun pemerintah kabupaten/kota, agar pendapatan daerah bisa dioptimalkan untuk mendanai berbagai program kerja,” kata Haris.

(Posbelitung.co/Yunita Karisma Putri)