Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Lain-Lain PAD yang Sah Disetujui DPRD Kota Pangkalpinang

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah disetujui oleh DPRD Kota Pangkalpinang.

Persetujuan kedua raperda tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ketujuh Masa Persidangan I Tahun 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (20/10/2025).

Rapat tersebut membahas dan menetapkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah.

Sebelum kedua Raperda tersebut disahkan, Panitia Khusus (Pansus) 2 dan Pansus 3 DPRD Kota Pangkalpinang terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil kerja dan pembahasannya.

Dalam laporannya, masing-masing pansus menyampaikan sejumlah rekomendasi, penyempurnaan substansi pasal, serta hasil harmonisasi bersama perangkat daerah terkait. 

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik disusun sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat.

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik. Tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mencegah pencemaran sumber air, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan," ujar Prof. Udin.

Ia menjelaskan, pengelolaan air limbah domestik tidak hanya berfokus pada aspek teknis, namun juga mencakup aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, dan hukum. 

Pemerintah daerah menilai keterlibatan masyarakat sangat penting dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan sistem pengelolaan air limbah.

"Masyarakat memiliki peran dalam memberikan informasi, saran, serta melaporkan apabila terdapat pengelolaan air limbah yang tidak sesuai ketentuan. Pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik akan dilakukan secara rutin minimal enam bulan sekali oleh perangkat daerah terkait," jelasnya.

Prof. Udin berharap, dengan disahkannya Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik menjadi peraturan daerah, akan tercipta dasar hukum yang kuat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kota Pangkalpinang.

"Perda ini diharapkan menjadi pedoman dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan," kata dia.

Selain itu, Dia juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah.

Menurutnya, penetapan Raperda tersebut merupakan implementasi dari Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan agar pengelolaan pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

"PAD merupakan sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya Raperda ini, kita ingin memastikan setiap rupiah yang masuk ke kas daerah dapat dikelola secara transparan, akuntabel, dan efisien," ujar Prof. Udin.

Ia memaparkan, objek Lain-Lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan dan pemanfaatan barang milik daerah, jasa giro, bunga deposito, pendapatan denda pajak dan retribusi, hingga penerimaan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

"Wali Kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan pengendalian internal, agar pengelolaan PAD berjalan efektif dan terkoordinasi antar perangkat daerah. Tujuannya agar penerimaan daerah meningkat dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," tambahnya.

Prof. Udin menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Kota Pangkalpinang atas kerja sama dan komitmen dalam pembahasan kedua Raperda tersebut.

"Dengan disahkannya kedua Raperda ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kami mengapresiasi seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan saran, masukan, dan kritik konstruktif demi penyempurnaan regulasi ini," pungkasnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)