Distribusi BBM di Pulau Bangka Sesuai Kuota, Suplai Pertalite November Naik 13 Persen

Ringkasan Berita:

• Pertamina berkomitmen untuk menjaga ketersediaan BBM subsidi di seluruh SPBU Pangkalpinang dan Sungailiat.
• Seluruh SPBU telah diinstruksikan untuk menjalankan prosedur penyaluran sesuai aturan yang berlaku.

POSBELITUNG.CO - Keluhan masyarakat mengenai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kota Pangkalpinang dan Sungailiat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sempat mengemuka beberapa hari terakhir.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel sendiri menegaskan penyaluran BBM subsidi di Pulau Bangka tetap berjalan sesuai kuota yang telah ditetapkan pemerintah. 

Pertamina juga menjaga ketersediaan produk subsidi, terutama Pertalite dan Solar agar tetap memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhak.

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, mengatakan pihaknya terus memantau suplai dan distribusi BBM di seluruh SPBU wilayah Bangka Belitung.

Ia memastikan penyaluran BBM subsidi tetap dilakukan sesuai ketentuan dan berlangsung optimal.

"Pertamina berkomitmen untuk menjaga ketersediaan BBM subsidi di seluruh SPBU Pangkalpinang dan Sungailiat.

Kami terus melakukan evaluasi dan koordinasi intensif untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran sesuai ketentuan program subsidi tepat," kata Rusminto dalam rilis resminya, Senin (17/11/2025) malam.

Pertamina menyampaikan penyaluran Pertalite subsidi pada November 2025 meningkat yaitu suplai sebesar 13 persen dibandingkan rata-rata bulanan sebelumnya.

Tambahan suplai ini diarahkan untuk menjaga stabilitas ketersediaan BBM bersubsidi di masyarakat.

Seluruh SPBU telah diinstruksikan untuk menjalankan prosedur penyaluran sesuai aturan yang berlaku.

Termasuk verifikasi nomor polisi kendaraan dan pemindaian barcode dalam sistem subsidi tepat.

Langkah ini bertujuan memastikan BBM subsidi tersalurkan tepat kepada konsumen yang berhak.

"Monitoring kesesuaian antara QR Code dan nomor polisi kendaraan terus dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat.

Ini bagian dari pengawasan agar distribusi lebih transparan, terukur, dan merata," kata Rusminto.