Heboh Nakes di Beltim Dihantui Kehilangan Status PPPK

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resah setelah beredar simulasi pemangkasan tenaga PPPK.

Dalam narasai simulasi yang beredar tersebut, PPPK yang bakal kena pemangkasan adalah tenaga kesehatan.

Isu pemangkasan tenaga PPPK pertama kali mencuat setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) disahkan.

Peraturan tersebut mengamanatkan pengeluaran belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Aturan maksimal anggaran belanja APBD ini memaksa pemerintah daerah berhitung ulang karena bisa jadi tidak sanggup membayar gaji tenaga PPPK yang selama ini dibayar menggunakan APBD.

Kegelisahan Nakes di Beltim

Kegelisahan PPPK juga terjadi di lingkungan Pemkab Beltim.

Satu di antaranya adalah Ria, seorang tenaga kesehatan (Nakes) di Kecamatan Manggar.
 
Siang itu, Selasa (28/4/2026) dering telepon Ria memecah suasana saat reporter Posbelitung.co (grup Bangkapos.com) mewawancarainya. 

Perempuan itupun bergegas meski baru saja membuka obrolan. Kepergiannya selama kurang lebih satu jam itupun berujung pada raut wajah lelah.

Dia harus pergi karena mendapat panggilan darurat.

“Maaf, ada pasien di ruang tindakan butuh penanganan mendadak,” ujarnya.

Ria pun melanjutkan obrolan yang mengulas kegelisahannya sebagai seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Status Aparatur Sipil Negara (ASN) itu baru diperolehnya pada Agustus tahun lalu setelah mulai mengabdi di bidang kesehatan di Belitung Timur sejak tahun 2008.

Kini, Ria dihantui kehilangan status tersebut setelah tersiar kabar bakal ada pemangkasan PPPK.

“Dengar kabar itu rasanya sedih dan cemas,” kata ibu dua anak itu.

Ria tak pernah membayangkan, setelah belasan tahun mengabdi, status ASN yang baru ia pegang setahun itu harus lepas begitu saja.

“Tidak terpikir oleh saya kalau suatu saat harus jadi mantan ASN karena kontrak tidak diperpanjang. Rasanya agak sakit sih,” ujarnya.

Kecemasan itu semakin bertambah lantaran kondisi orang tuanya saat ini dalam kondisi sakit dan sulit beraktivitas.

“Ada anak dua, dan orang tua juga sakit stroke. Otomatis saya yang harus peduli dan membiayai semuanya. Kalau seandainya kontrak ini terputus, saya tidak tahu harus bagaimana lagi,” ucapnya.

Penjelasan Kadinkes Beltim

Kepala Dinas Kesehatan Belitung Timur, Dianita Fitriani tak menampik kabar pemangkasan PPPK yang di antaranya adalah tenaga kesehatan.

Namun dia meyakini pemerintah kabupaten tidak akan berpangku tangan atas nasib para tenaga kesehatan tersebut.

“Sekarang kita jalankan dulu yang ada. Pemerintah daerah juga tidak mungkin diam dan pasti sedang memikirkan upayaupaya yang akan dilakukan ke depan untuk mengatasi masalah ini,” kata Dianita, Selasa (28/4/2026).

Dia menjelaskan saat ini terdapat 372 PPPK tenaga kesehatan yang bertugas di bawah naungan Dinkes.

Jumlah tersebut merupakan mereka yang tersebar di berbagai fasilitas kesehatan se-Kabupaten Belitung Timur. 

“Total personel PPPK di sektor kesehatan kita ada 372 orang. Jumlah ini mencakup tenaga kesehatan medis, tenaga administrasi, hingga tenaga pendukung lainnya,” ujar Dianita.

Adapun dari total 372 orang, sebanyak 157 orang di antaranya merupakan pegawai yang masa kontraknya akan berakhir pada bulan Juli 2026 ini. 

Artinya dalam hitungan bulan, sekitar 42 persen dari PPPK nakes di Belitung Timur bisa saja kosong jika tidak ada solusi konkret dari pemerintah daerah.

Dianita mengatakan keberadaan 372 PPPK ini memegang peranan vital dalam sistem kesehatan daerah.

Secara rasio, jumlah mereka mencakup sekitar 30 persen dari seluruh nakes yang ada di Belitung Timur.

“Rasionya mencapai sekitar 30 persen dari total nakes kita. Jadi, peran mereka sangat signifikan dalam pelayanan,” ucapnya.

Potensi hilangnya hampir sepertiga nakes ini diprediksi akan memberikan efek domino pada pelayanan kesehatan masyarakat. Apalagi, Dinas Kesehatan Beltim membawahi fasilitas yang cukup banyak.

Tercatat ada 7 Puskesmas, 39 Pustu Integrasi Layanan Primer (ILP), hingga satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang menjadi tempat warga untuk berobat.

Jika 157 orang benar-benar berhenti di bulan Juli, beban kerja di faskes-faskes ini akan meningkat tajam.

Dianita tidak menyangkal fakta bahwa pengurangan nakes bisa mengganggu kualitas layanan kepada pasien.

“Bisa saja berdampak,” ungkapnya singkat.

Simulasi Pemangkasan

Ketua DPRD Belitung Timur, Fezzi Uktolseja meluruskan kabar pemangkasan PPPK yang menjadi perbincangan hangat di Kabupaten Beltim.

Berdasarkan kabar yang diterimanya dari Sekretaris Daerah (Sekda) Beltim, angka pemangkasan dari 1.966 PPPK menjadi 222 PPPK itu merupakan hitungan dari simulasi.

“Kalau kita jujur-jujuran, simulasi di tahun 2026 kalau APBD kita tetap di angka Rp800 miliar sekian, maka 30 persennya itu sekitar Rp250 miliar untuk belanja pegawai. Dari sana mungkin muncul hitungan kasar angka 200-an itu,” ujar Fezzi. 

Fezzi menyatakan bahwa dirinya sudah melakukan konfirmasi langsung kepada Sekda Belitung Timur terkait kebenaran data tersebut.

Hasilnya, pemerintah daerah memastikan belum mengeluarkan sikap resmi mengenai pemangkasan tersebut.

“Saya sudah tanya ke Bu Sekda, beliau tegaskan ini belum menjadi sikap Pemda. Jadi masyarakat jangan terlanjur percaya bahwa itu sudah final,” ucapnya.

Kabar mengenai pemangkasan drastis ini menurut Fezzi sempat menyebar luas tanpa konteks yang jelas. Padahal, saat ini tim anggaran pemerintah daerah masih terus mencari alternatif opsi agar kebutuhan pegawai tetap terpenuhi tanpa melanggar undang-undang.

“Kalau memang sudah fix di angka 222, tidak mungkin Pemda masih grasak-grusuk ke kementerian cari solusi. Mereka masih berupaya keras mengoordinasikan tenaga guru dan nakes kita,” ucapnya.

Fezzi mengimbau masyarakat dan media untuk tidak memperkeruh suasana dengan informasi yang belum tuntas.

Ia mengatakan kegaduhan ini justru bisa mengganggu produktivitas pelayanan publik di kantor-kantor.

DPRD pun berencana menemui pihak eksekutif setelah kepulangan mereka dari Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan penjelasan resmi mengenai opsi-opsi yang paling memungkinkan diambil oleh daerah.

“Tunggu hasil koordinasi minggu ini. Jangan galau dulu dengan angkaangka simulasi yang beredar. Kita semua sedang mencarikan jalan keluar yang paling masuk akal,” ungkapnya.

Fezzi menutup penjelasan dimana ia menegaskan kembali bahwa prioritas utama dalam penyusunan anggaran 2027 adalah menjaga kesejahteraan pegawai yang sudah ada di Belitung Timur. (z1)