DPRD Beltim Keluarkan 52 Rekomendasi untuk Evaluasi Kinerja Pemkab 2025

POSBELITUNG.CO, BELITUNG -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung Timur memberikan catatan serius terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.

Sebanyak 52 poin rekomendasi diterbitkan oleh legislatif untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Penyampaian rekomendasi tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna XIX Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Ruang Sidang DPRD Belitung Timur, Senin (4/5/2026).

Ketua DPRD Belitung Timur, Fezzi Uktolseja, menjelaskan bahwa puluhan rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan mendalam yang dilakukan oleh masing-masing komisi bersama mitra OPD.

“Rekomendasi ini cukup banyak karena menyasar per bidang. Hampir semua OPD itu ada catatannya, mulai dari pendidikan, kesehatan, perhubungan, PU, hingga pariwisata,” ujar Fezzi.

Sektor pendidikan menjadi satu di antara yang paling krusial. DPRD menyoroti angka putus sekolah yang masih tinggi serta rendahnya minat melanjutkan pendidikan. Selain itu, pemkab diminta segera menyusun roadmap pemenuhan guru karena banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun.

Di sektor kesehatan, kinerja pelayanan dasar di Puskesmas dan RSUD menjadi rapor yang harus segera diperbaiki. DPRD mencatat masih tingginya angka rujukan dari Puskesmas ke RSUD yang mengindikasikan fungsi pelayanan Puskesmas belum berjalan maksimal.

“Pelayanan kesehatan itu kinerjanya ada beberapa yang kurang baik dan harus ditingkatkan. Kami ingin pelayanan dasar ini benar-benar dirasakan manfaatnya,” ucap Fezzi.

Sektor ekonomi dan keuangan juga mendapat porsi rekomendasi yang besar. DPRD mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi pajak dan retribusi, serta meminta pemkab mengurangi ketergantungan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Fezzi pun berharap 52 rekomendasi ini menjadi pedoman kerja bagi Bupati dan jajaran OPD pada tahun berjalan. Ia tidak ingin catatan yang sama terus berulang di laporan pertanggungjawaban tahun-tahun berikutnya.

“Harapan kita, ini ditindaklanjuti secara nyata. Kita ingin angka putus sekolah di 2026 menurun dan angka kelulusan meningkat. Jangan sampai rekomendasi di 2025 ini muncul lagi di 2026, karena itu artinya tidak ada perbaikan kinerja,” ungkapnya.

DPRD Belitung Timur memastikan akan melakukan monitoring berkala terhadap setiap poin rekomendasi tersebut. Hal ini dilakukan guna menjamin bahwa aspirasi masyarakat yang dirangkum oleh dewan benar-benar dieksekusi oleh eksekutif demi kesejahteraan Kabupaten Belitung Timur. (Posbelitung.co/Kautsar Fakhri Nugraha)