Biodata Irma Suryani Anggota DPR Minta Kata Gratis pada MBG Dihapus, Ini Alasannya

POSBELITUNG.CO - Inilah biodata Irma Suryani Chaniago, Anggota Komisi IX DPR RI.

Dia tak setuju kata gratis pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya kata gratis tersebut harus dihapus, diganti Makan Bergizi.

Irma Suryani Chaniago lahir di Metro, Bandar Lampung pada 6 Oktober 1965.

Usianya menjelang 60 tahun pada tahun ini. 

Irma Chaniago tumbuh di keluarga yang berlatar belakang militer.

Ayahnya prajurit Tentara Negara Indonesia (TNI).

Semasa kecil, Irma menempuh pendidikan dasar di Lampung.

Namun, beranjak dewasa, ia melanjutkan pendidikan SMP dan SMA di Palembang.

Lulus SMA, Irma pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIEI) di Jakarta.

Irma diketahui aktif di berbagai organisasi yang fokus pada kepentingan kaum buruh.

Di antaranya Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Buruh Maritim dan Nelayan Indonesia (SBMNI) dan Ketua MPO Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SBPI).

Di dunia politik, Irma Suryani Chaniago bergabung bersama Partai Nasdem.

Dalam partai yang dipimpin Surya Paloh ini, Irma dipercaya memegang beberapa jabatan.

Selain menjabat sebagai Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak DPP Partai NasDem, Irma memimpin dua organisasi sayap partai.

Yakni Ketua Umum DPP Garda Wanita Malahayati atau Garnita Malahayati yang diresmikan pada 19 Juli 2011.

lalu, Ketua Umum DPP Gerakan Massa Buruh (Gemuruh) NasDem yang dideklarasikan pada 2 September 2012.

Di parlemen, Irma pernah menjadi Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem DPR RI Periode 2014-2019.

Kini, Irma kembali menjadi anggota DPR Masa Jabatan 2024-2029, duduk di Komisi IX.

Adapun tugas Komisi IX DPR RI adalah membahas dan merumuskan kebijakan di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.

Dikutip dari situs resmi NasDem, Irma memang dikenal sebagai aktivis buruh yang telah banyak berkecimpung dalam perjuangan bersama buruh untuk mendapatkan hak-hak yang layak.

Hal itu, berdasarkan kemampuan dan pengalaman yang telah banyak dimilikinya.

Program MBG

Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan bergulir sejak Januari 2025.

Namun, kini program MBG menjadi sorotan publik lantaran polemik berbagai kasus keracunan makanan yang meningkat. 

Anggota legislator, Irma Suryani Chaniago, pun mengusulkan penghapusan kata 'Gratis' pada Program MBG yang disampaikan dalam rapat kerja bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, dan BPOM di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Rabu (1/10/2025).

Irma menilai, kata 'gratis' berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap kualitas program.

“Makan bergizi saja. Tidak usah pakai gratis karena konotasinya negatif."

"Niat dari presiden dan pemerintah ini sangat baik, sangat mulia, agar anak-anak bangsa punya IQ (Intelligence Quotient) lebih tinggi,” kata politikus NasDem itu. 

NasDem diketahui partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Irma juga menyoroti aspek pelaksanaan MBG di lapangan, terutama terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang perlu diawasi ketat agar tidak disalahgunakan.

“Harus tahu di mana meletakkan pangan kering dan basah. Ruangannya harus tersedia. Kontrol harus dilakukan oleh Kemenkes dan BPOM,” tegasnya.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, menyatakan penghapusan kata “gratis” merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

“Apakah nanti Bapak Presiden setuju atau tidak, supaya lebih edukatif. Kami akan sampaikan,” kata Dadan.

Soroti Kebijakan BGN soal Chef MBG Harus Bersertifikat

Dalam kesempatan berbeda, Irma Suryani juga buka suara terkait BGN mewajibkan chef atau juru masak yang tergabung di dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) harus memiliki sertifikat memasak.

Komisi IX DPR RI itu, mengatakan hal terpenting yang harus dimiliki juru masak untuk dapur MBG adalah pengalaman mengelola usaha catering.

Meski demikian, Irma menilai kebijakan BGN yang mewajibkan chef di dapur MBG harus bersertifikat memasak akan terkendala sulitnya mencari sumber daya manusia (SDM) yang sesuai persyaratan.

"Yang pasti untuk koki harus yang punya pengalaman di catering. Kalau wajib chef, SDM-nya yang susah," kata Irma, saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (29/9/2025).

Irma menyebut, sejatinya sudah ada petugas yang melakukan kontrol kualitas makanan di dapur-dapur MBG.

Namun, ia menilai, para petugas tersebut tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Reza Deni, Ibriza Fasti Ifhami, Tribunnewswiki.com/Ami Heppy)