Kepala BGN Dadan Hindayana Tanggapi Protes Gaji Tukang Cuci Piring Lebih Besar dari Guru Honorer

POSBELITUNG.CO - Pihak Badan Gizi Nasional (BGN) menanggappi terkait protes masyarakat mengenai gaji petugas pencuci piring program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengakui bahwa dirinya telah menerima berbagai masukan dan protes mengenai ketimpangan upah kerja tersebut.

Keresahan publik muncul karena upah petugas di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan penghasilan guru honorer.

Ketimpangan ini memicu perdebatan mengenai skala prioritas pengupahan tenaga kerja di sektor pelayanan publik dan pendidikan.

“Makanya kita diprotes oleh banyak pihak karena lebih tinggi gaji karyawan, pencuci piringnya, omprengnya lebih tinggi dibanding guru honorer,” kata Dadan saat kunjungan di Kampus Unhas, Makassar, Selasa (28/4/2026).

Dadan memaparkan rincian angka yang menjadi dasar keberatan masyarakat terkait perbandingan pendapatan bulanan tersebut.

“Mereka (pencuci piring) bergaji Rp2,4 hingga Rp3,5 juta per bulan, guru mungkin hanya rata-rata Rp600-Rp800 ribu,” lanjut Dadan Hindayana.

Ia menjelaskan bahwa BGN sengaja merekrut relawan SPPG dari kalangan masyarakat yang tergolong dalam kategori desil 1 hingga 4.

Para pekerja tersebut merupakan warga yang datanya sudah terdaftar secara resmi dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kelompok masyarakat ini sebelumnya memiliki riwayat penghasilan yang sangat rendah, bahkan seringkali berada di bawah Rp1 juta per bulan.

BGN mengeklaim bahwa kebijakan pengupahan ini adalah langkah efektif untuk mendongkrak pendapatan masyarakat dengan ekonomi lemah secara instan.

Menurut Dadan, program MBG saat ini memberikan kontribusi yang nyata dalam upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.

“Alhamdulillah mereka sekarang sudah mulai meningkat pendapatannya, angka kemiskinan ekstrem mulai turun karena hampir 40 persen relawan yang bekerja di SPPG berasal dari desil 1-4,” ungkapnya.

Di wilayah Sulawesi Selatan sendiri, saat ini tercatat sudah ada sebanyak 836 unit SPPG yang aktif beroperasi di 24 kabupaten/kota.

Setiap unit SPPG mendapatkan kucuran dana operasional yang mencapai Rp1 miliar per bulan guna menopang seluruh aktivitas dapur.