Walhi Jabar dan Petani Sumedang Geruduk Kantor ATR/BPN Jawa Barat

POSBELITUNG.CO - Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat (Walhi Jabar) bersama sejumlah petani asal Sumedang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Wilayah Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, pada Rabu (24/9/2025).

Demonstrasi ini bertepatan dengan momentum peringatan Hari Tani Nasional 2025, yang menjadi simbol perjuangan para petani atas hak-hak mereka terhadap tanah.

Dalam aksinya, massa menyuarakan tuntutan agar pemerintah segera mengambil langkah nyata menyelesaikan berbagai konflik agraria yang hingga kini masih menghantui sejumlah desa di Kabupaten Sumedang.

Walhi Jabar bersama petani menyebutkan bahwa permasalahan lahan di wilayah tersebut sudah berlangsung lama dan tidak kunjung menemukan jalan keluar.

Mereka menilai konflik agraria menjadi penghambat bagi kesejahteraan petani sekaligus mengancam keberlanjutan lingkungan hidup.

Melalui aksi ini, para pengunjuk rasa mendesak Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa Barat untuk segera mengeluarkan tiga keputusan penting.

Pertama, penerbitan surat dukungan serta rekomendasi TORA atau Tanah Objek Reforma Agraria untuk lahan masgawindu, yang sebelumnya merupakan kawasan eks PT Chakra.

Kedua, mereka menuntut dikeluarkannya surat penolakan atas rencana perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimiliki PT Subur Setiadi, karena dianggap merugikan masyarakat setempat.

Ketiga, massa mendesak agar Tim GTRA segera menerbitkan surat rekomendasi penetapan objek TORA berupa Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) untuk lahan yang berada di Desa Cimarias dan Desa Cinangerang.

Seluruh dokumen yang diminta tersebut, menurut mereka, harus langsung ditembuskan kepada Kementerian ATR/BPN agar mendapatkan perhatian serius di tingkat nasional.

Aksi unjuk rasa ini bukan hanya bentuk desakan administratif, melainkan juga simbol kegigihan petani dalam memperjuangkan akses terhadap tanah yang menjadi sumber utama penghidupan.

Mereka menilai pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan kepastian hak atas tanah kepada masyarakat.

Tanpa adanya penyelesaian konflik agraria, para petani khawatir lahan yang seharusnya dikelola untuk kepentingan rakyat justru akan terus dikuasai pihak swasta atau korporasi.

Dalam momentum Hari Tani Nasional, suara-suara dari petani Sumedang yang bergabung bersama Walhi Jabar ini diharapkan bisa membuka ruang dialog yang lebih serius antara masyarakat dan pemerintah.

Mereka menegaskan bahwa reforma agraria sejati harus diwujudkan, bukan sekadar jargon, agar petani memperoleh kembali hak yang adil atas tanahnya.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Walhi Jabar dan Petani Sumedang Geruduk Kantor ATR/BPN Wilayah Jawa Barat