Komisi XI DPR dan Menkeu Purbaya Bahas Subsidi dan Kompensasi APBN 2025

POSBELITUNG.COM - Komisi XI DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, pada Selasa (30/9/2025).

Agenda utama rapat adalah membahas perkembangan realisasi subsidi dan kompensasi yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Rapat dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi XI DPR.

Namun, suasana ruang rapat masih tampak lengang menjelang pelaksanaan.

Hanya terlihat beberapa staf administrasi yang tengah melakukan persiapan.

Kursi-kursi yang tersedia sebagian besar belum terisi.

Di luar ruangan pun belum ada tanda-tanda kedatangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja subsidi dan kompensasi mencapai Rp218 triliun per 31 Agustus 2025.

Anggaran tersebut digunakan untuk menanggung berbagai kebutuhan sektor energi dan pertanian.

Komponen belanja mencakup bahan bakar minyak (BBM), LPG 3 kilogram, listrik bersubsidi, hingga pupuk bagi kalangan petani.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa realisasi subsidi tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2024.

Hal ini terjadi seiring meningkatnya konsumsi barang-barang bersubsidi di tengah masyarakat.

“Jika dilihat, pemakaian barang subsidi di tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan 2024.

Kami berharap peningkatan ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ungkap Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita edisi September 2025, Senin (22/9/2025).

Data Kementerian Keuangan merinci, subsidi BBM hingga akhir Agustus 2025 mencapai 10.639,8 ribu kiloliter.

Angka itu naik sekitar 3,5 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Penyaluran LPG 3 kg terealisasi sebanyak 4.918,8 juta kilogram, tumbuh 3,6 persen secara tahunan.

Sementara itu, subsidi listrik dinikmati 42,4 juta pelanggan, meningkat 3,8 persen yoy.

Adapun subsidi pupuk tercatat sebanyak 5 juta ton, dengan kenaikan signifikan sebesar 12,1 persen dibandingkan tahun lalu.

Pemerintah menilai peningkatan realisasi subsidi ini menjadi sinyal positif bahwa kebutuhan masyarakat mampu terpenuhi meski ada tantangan ekonomi.

Belanja subsidi diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas sektor riil.

Di sisi lain, DPR melalui Komisi XI akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan anggaran ini.

Pembahasan juga mencakup strategi menjaga keberlanjutan fiskal di tengah meningkatnya beban subsidi.

Hasil rapat kerja bersama Menteri Keuangan nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun langkah lanjutan untuk memastikan APBN 2025 tetap sehat dan tepat sasaran.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Menkeu Purbaya Bahas Subsidi dan Kompensasi APBN 2025