Koko Mendesak Perlunya Koordinasi Tim P3D Beltim dan Bangka Belitung

Laporan Wartawan Pos Belitung, Dedy Qurniawan

POSBELITUNG.COM, BELITUNG TIMUR - Anggota Komisi I DPRD Beltim Koko Haryanto mendesak perlunya koordinasi tim pengalihan Personel, Pembiayaan, Peralatan, dan Dokumen (P3D) antara kabupaten/kota dengan provinsi Babel.

Menurut dia, banyak hal yang perlu disinkronkan antara dua level pemerintahan ini terkait pelimpahan kewenangan sebagai dampai berlakunya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014.

Satu diantaranya adalah persoalan honorer di SKPD tingkat kabupaten yang akan diambil-alih. Dia menilai perlunya gerak cepat pengalihan P3D karena harus sudah berlaku sejak 1 Januari 2017.

Desakan ini juga terkait pembahasan APBD 2017. Tak jelasnya status honorer tersebut akan membuat pembahasan APBD 2017 terganggu.
Koko menilai aturan main soal P3D ini harus jelas hingga pada peraturan daerah hingga peraturan gubernur.

"Kalau diambil-alih, apakah honornya dibebankan kepada APBD kabupaten atau provinsi. Kalau di kabupaten, nanti dianggarkan, tapi kewenangannya tidak ada. Hal yang sama juga untuk kucuran dana bos khusus SMA/SMK, apakah masih bisa dikucurkan. Ini harus segera dibahas di provinsi sehingga aturannya dapat dipersiapkan berupa peraturan daerah dan peraturan gubernur," kata politisi PBB ini, Selasa (23/3/2016).

Selengkapnya baca edisi cetak POS BELITUNG Rabu (23/3/2016).