Pengembangan Bandara Belitung Tersandung Reshuffle?

Oleh: Tellie Gozelie SE
(Anggota DPD RI)

POSBELITUNG.COM - TULISAN ini adalah respon atas Reshuffle Kabinet yang baru saja dilakukan oleh Presiden Jokowi, sekaligus merupakan salah satu bentuk espresi kegelisahan penulis, atas perubahan susunan kabinet dalam kaitannya dengan pengembangan Bandara H AS Hanandjoeddin Tanjungpandan Belitung sebagai salah satu langkah penting dalam pegembangan sektor pariwisata Belitung.

Hal ini hemat penulis cukup beralasan, sebab perubahan pejabat terjadi secara langsung pada Kementerian Perhubungan yang merupakan kementerian pengelola Bandara H AS Hannajoeddin dan sekaligus lembaga yang bertanggjawab atas pengembangan bandara H AS Hanandjoeddin ke depan.

Perombakan kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden, tentunya dalam menyusun, memilih dan menentukan siapa yang paling kompeten untuk membantunya Presiden memiliki pertimbangan pertimbangan tersendiri.

Sehingga tulisan ini sama sekali tidak ditujukan untuk meragukan segala hal yang berkaitan dengan pertimbangan ataupun keputusan Presiden atas formasi kabinet untuk sisa jabatan hinggan 2019 mendatang.

Namun demikian tentu saja perubahan yang terjadi tidak dapat dipungkiri memberikan dampak psikologis terutama bagi yang mulai merasakan kecenderungan positif dalam bidang perhubungan selama 21 bulan terakhir. Pengembangan bandara H AS Hanandjoeddin misalnya.

Pengembangan bandara ini selalu menarik perhatian terkait erat dengan pembangunan pariwisata, dimana Belitung ditetapkan sebagai satu dari sepuluh destinasi wisata strategis nasional yang dicanangkan pemerintah.

Perhubungan menjadi satu mata rantai strategis dan sangat menentukan dari rangkaian mata rantai lainnya dalam pembangunan pariwisata. Sebab perhubungan merupakan penentu lalu lintas orang, barang dan jasa.

Itulah sebabnya menjadi penting untuk memastikan kesinambungan pengembangan bandara H AS Hanannjoeddin. Bukan semata mata konsekwensi logis dari program pengembangan infrastruktur perhubungan, tetapi juga dikarenakan bahwa pengembangan bandara tersebut menjadi penentu masa depan pembangunan pariwisata Belitung.

Dengan kata lain, jika pemerintah menginginkan pembangunan pariwisata Belitung tetap pada jalurnya dan berhasil di masa depan, maka tidak ada jalan mundur ataupun menunda pengembangan bandara H AS Hanandjoeddin.

Konsistensi multi pihak

Pergantian sosok pemuncak piramida rantai komando sektor perhubungan tidak berarti berganti pula program dan orientasi pembangunan yang dijalankan oleh lembaga negara pembantu Presiden ini.

Karenanya aspek pengawasan menjadi penting untuk memastikan kementerian perhubungan tetap melakukan agenda pebangunan perhubungan udara melalui pengembangan Bandara H AS Hanannjoeddin.

Di sinilah perwakilan Provinsi Bangka Belitung baik DPD dan DPR dapat menjalankan fungsinya dalam bidang pengawasan, sehingga pengembangan bandara H AS Hanannjoeddin tetap berjalan sebagaimana direncanakan.

Kontrol harus tetap dilakukan agar program ini dijalankan secara konsisten ditingkat pusat. Hal yang sama tentunya juga berlaku bagis seluruh program pembangunan dan pengembangan infrastruktur perhubungan di seluruh Indonesia.