Pengembangan Bandara Belitung Tersandung Reshuffle?

Peran pemerintah daerah baik Provinsi dan Kabupaten di Belitung tidak kalah pentingnya, mengingat tanggungjawab dan penganggaran pengembangan bandara H AS Hanandjoeddin terdistribusi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Segala kendala harus diperhitungkan dan diantisipasi sebaik mungkin, dari hal hal yang menyangkut ketentuan perundangan maupun hal hal yang menyangkut teknis operasional di lapangan.

Konsistensi pemerintah daerah ini kemudian akan diukur dari langkah langkah yang ditempuh oleh dalam melakukan dan mendorong percepatan pengembangan bandara H AS Hanandjoeddin Belitung.

Salah satu ukuran yang paling sederhana adalah besaran anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah untuk pengembangan bandara dimaksud.

Legislatif daerah yang bertugas melakukan fungsi anggaran dan pengawasan ditingkat daerah diharapkan tetap konsisten melakukan pengawalan atas pengembangan bandara H AS Hananjoeddin.

Dalam bidang pengawasan adalah bagaimana agar pelaksanaan teknis operasional pengembangan tidak menyalahi aturan dan mengedepankan aspek kepentingan publik yang lebih luas dan dalam aspek regulasi adalah memastikan pengembangan ini tetap taat azas dan tunduk pada segala ketentuan perundangan yang berlaku termasuk seluruh komponen yang terlibat didalamnya baik langsung maupun tidak langsung.

Seiring dengan itu adalah dukungan politik anggaran yang dilihat dari besaran anggaran yang diberikan secara proporsional dan maksimal dari anggaran daerah.

Pada akhirnya seluruh komponen pemangku kepentingan di daerah maupun dipusat sudah semestinya bersinergi dan pro aktif untuk secara terus menerus mengawal proses pengembangan Bandara H AS Hanandjoeddin sebagai kebutuhan dan program yang harus disegerakan.

Sebab jika saja pengembangan bandara ini terkendala hingga tertunda, meski dapat ditopang oleh beragam alasan, koreksi tajam dari masyakarat tidak dapat dihindarkan. (*)

Tulisan Ini sudah terbit di POS BELITUNG cetak edisi Jumat (5/8/2016).