Beragam Respon Warga Beltim Soal Kenaikan Tarif Surat Kendaraan, Ini Daftar Kenaikannya

"Negara mana sih yang gratis semuanya. Tapi timbal baliknya juga kepada perbaikan layanan,"

Penulis: Dedi Qurniawan |
Pos Belitung/Dedy Qurniawan
Suasana antrean di Kantor SAMSAT Beltim, Jumat (6/1/2017) pagi menjelang siang. Hari ini merupakan hari berlakunya PP nomor 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak. 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Dedy Qurniawan

POSBELITUNG.COM, BELITUNG TIMUR - Satu di antara warga Belitung Timur yang ditemui Pos Belitung di kantor SAMSAT Beltim, Hasanah mengaku baru tahu sepintas lalu soal adanya kenaikan biaya asministrasi terkait dokumen kendaraan.

Jumat (6/1/2017) ini merupakan hari berlakunya PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dia datang untuk mengurus perpanjangan dokumen kendaraan roda dua milik keluarganya.

Hasanah tak sadar jika hari ini kenaikan tersebut sudah berlaku.

"Ohhh hari ini sudah naik ya? Kata orang naik sampai dua tiga kali lipat. Jadi saya urus cepat, sebenarnya jatuh temponya tanggal 11 nanti. Saya kalau urusan pajak ini mau cepat, soalnya susah kalau di jalan (tidak bayar pajak). Ini saya mau urus surat kuasa dulu. Orangnya udah tutup, katanya habis Jumat, baru ke sini lagi," kata warga Gantung itu kepada Pos Belitung,

Sejumlah warga lainnya segan berkomentar saat ditanyai Pos Belitung.

Ada pula yang sudah tahu namun tidak tahu detail kenaikan.

"Saya belum tahu ini kena berapa. Katanya di berita kan dua sampai tiga kali lipat," ujar seorang warga yang enggan menyebutkan namanya yang sedang mengurus dokumen mutasi kendaraan milik keluarganya.

Warga lainnya, Kandar mengaku tak keberatan dengan adanya sejumlah kenaikan tersebut.

Dia menilai kenaikan wajar diberlakukan jika pemerintah ingin menggenjot penerimaan negara.

"Negara mana sih yang gratis semuanya. Tapi timbal baliknya juga kepada perbaikan layanan," ujarnya.

Dia berpendapat, seharusnya biaya administrasi terkait surat menyurat kendaraan dapat melihat kemampuan ekonomi warga.

Tapi, di sisi lain ia juga sepakat bahwa mereka yang memiliki kendaraan dapat dikategorikan mampu.

"Sama saja sih sebenarnya. Susah melihat orang miskin di Belitong. Karena punya motor itu lumrah di sini. Ada juga yang tidak bayar karena merasa rugi, padahal itu setahun (sekali). Tapi pas ada razia, takut," katanya.

Sumber: Pos Belitung
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved