Inilah Calon Kepala Daerah Terkaya Se-Bangka Belitung, Total Hartanya Segini

POSBELITUNG.CO - Calon Bupati Belitung Azwardy Azhar menempati posisi teratas sebagai calon kepala daerah yang memiliki harta paling banyak sesuai lampiran siaran pers Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diterima Bangka Pos Group (posbelitung.co), berupa daftar pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) calon kepala daerah se-wilayah Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018.

Disusul calon Wakil Bupati Belitung Isyak Meirobie dan calon Wakil Walikota Pangkalpinang Ismiyardi.

Azwardy memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 31.293.996.434, Isyak Meirobie Rp 14.583.386.600 dan Ismiryadi Rp 13.273.336.970.

Dalam lampiran itu, KPK merilis LHKPN semua calon kepala daerah di Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Pangkalpinang yang bakal bertarung di pilkada serentak Juni 2018 mendatang.

Disamping calon kepala daerah yang memiliki harta paling banyak ada juga calon kepala daerah yang memiliki harta paling minim.

Posbelitung.co merangkum tiga urutan terbawah. Paling minim ada calon Wakil Bupati Bangka Fadilla Sabri Rp 357.372.389. Lalu ada calon Wakil Bupati Bangka Syahbudin Rp 984.203.533 dan calon Bupati Belitung Sahani Saleh Rp 2.028.161.200. (data lengkap terlampir)

Dalam siaran pers ini, KPK berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian menggelar pilkada berintegritas 2018. 

Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari menjelaskan KPK memberikan pembekalan untuk para pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung pada Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Juni mendatang. 

Hal itu untuk mendorong terbangunnya perilaku antikorupsi dan pencegahan korupsi pasangan calon kepala daerah. 

Selain itu juga untuk memberikan pemahaman persoalan-persoalan pokok penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

"Korupsi kepala daerah masih jadi tantangan kita bersama, ini salah satu upaya KPK untuk menghentikannya," kata Tsani di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Kamis (5/4/2018).

9 Titik Potensial Korupsi

Pembekalan ini kata Tsani dipandang perlu dilakukan. KPK mencatat ada 18 gubernur dan 71 wali kota/bupati dan wakilnya terjerat kasus korupsi.

Berdasarkan kasus tindak pidana korupsi tersebut. KPK telah memetakan sembilan titik rawan korupsi di pemerintah daerah.

Sembilan titik itu adalah perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), penganggaran APBD, pelaksanaan APBD, perizinan, pembahasan dan pengesahan regulasi, pengelolaan pendapatan daerah, rekrutmen, promosi, mutasi dan rotasi kepegawaian, pelayanan publik dan proses penegakan hukum.