Kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan Baru 40 Persen di Provinsi Bangka Belitung

Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pangkalpinang Fais Saleh Harharah mengatakan

Kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan Baru 40 Persen di Provinsi Bangka Belitung
Pos Belitung/Disa Aryandi
BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Belitung, Kamis (18/10) memberikan sosialisasi tentang jaminan sosial kepada pemberi kerja. 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Disa Aryandi

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pangkalpinang Fais Saleh Harharah mengatakan, kepatuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Bangka Belitung oleh perusahaan swasta, baru mencapai 40 persen.

Sehingga, kamis (18/10/2018) perusahaan plat merah tersebut menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Belitung dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Tenaga Kerja (Diskopernaker) Kabupaten Belitung, memberikan sosialisasi agar perusahaan swasta bisa mengikutsertakan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami bergandengan ini, agar mereka (perusahaan) bisa meningkatkan kepatuhan khusus nya di Belitung. Kalau sekarang kepatuhan BPJS ini baru 40 persen. Sosialisasi ini untuk meningkatkan kepatuhan itu," kata Fais kepada Posbelitung.co, Kamis (18/10/2018).

Semula BPJS Ketenagakerjaan, Kejari Kabupaten Belitung dan Diskopernaker Kabupaten Belitung melakukan sosialisasi gerakan Beripat dan program BPJS Ketenagakerjaan kepada puluhan perusahaan swasta pemberi kerja diruang meeting Hotel Golden Tulip Tanjungpandan.

Kegiatan sosialisasi ini, sebagai strategi penguatan kepatuhaan badan usaha/pelaku usaha melalui program beripat (Belitung Ramah Indah dan Patuh) sebagai wujud sinergisitas. Tujuan acara tersebut, untuk mengunggah perusahaan swasta agar meningkatkan kepatuhan sesuai dengan undang-undang.

"Karena di undang-undang itu ada sanksi dan pidana. Jangan sampai sanksi itu kami jalankan, jadi kami berikan sosialisasi terlebih dahulu. Sehingga nanti tidak ada alasan lagi tenaga kerja tidak mengikuti BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Kata Fais, tidak dipungkiri selain swasta yang masih banyak belum mematuhi kepesertaan BPJS, terdapat dikalangan pemerintah khususnya pegawai honorer yang belum memiliki BPJS. Namun perihal itu masih akan dibicarakan olehnya kepada kepala Daerah.

"Kami akan bicarakan itu dengan bapak Bupati dalam waktu dekat, karena honorer ini juga wajib ada BPJS. Tapi ada juga honor yang sudah masuk sebagai peserta BPJS, namun belum semua memang," bebernya.

Willyadi : BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Penting

Halaman
12
Penulis: Disa Aryandi
Editor: Evan
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved