Fakta-fakta Polemik Muslim Uighur di China, Tuai Tanggapan Sejumlah Pihak hingga Jusuf Kalla dan MUI

7 Fakta Polemik Muslim Uighur di China, Tuai Tanggapan Sejumlah Pihak hingga Jusuf Kalla dan MUI

Foreign Policy
Fakta polemik muslim Uighur di China, tuai tanggapan sejumlah pihak hingga kata Wakil Presiden Jusuf Kalla dan MUI soal pelanggaran HAM tersebut. 

Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Amirsyah Tambunan mengatakan MUI baru akan mengambil sikap secara resmi terkait etnis Uighur di Tiongkok pada, Jumat (21/12/2018) hari ini.

Namun secara pribadi, ia mengatakan penindasan yang terjadi pada masyarakat etnis Uighur di Tiongkok melukai perasaannya sebagai anak bangsa.

Hal itu diungkapkan Amirsyah pada diskusi di Gondangdia Menteng Jakarta Pusat pada Kamis (20/12/2018) saat mengutip dari Tribun Jakarta.

Baca: Said Didu Ucap Tak Sedikit Koruptor Berlindung di Parpol Berkuasa, Begini Jawaban Mahfud MD

Baca: Kubu Prabowo dan Jokowi Angkat Bicara soal 9 Naga Penguasa Ekonomi Indonesia

"Ini melukai perasaan kita sebagai bagian anak bangsa. Luka perasaan ini tidak mudah diobati. Karena hubungan bilateral kedua negara bisa bermasalah, baik menyangkut masalah politik, ekonomi, sosial, tatkala Pemerintah Tiongkok diam tanpa melakukan upaya konkret terhadap tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan," kata Amirsyah.

Ia pun menilai, PBB harus mengambil sikap tegas terkait hal tersebut.

5. Tanggapan  Wakil Presiden Jusuf Kalla

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang ditemui di Kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018). (Rina Ayu)
Wakil Presiden Jusuf Kalla yang ditemui di Kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018). (Rina Ayu)

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan Indonesia masih menunggu informasi terkait kondisi aktual warga Uighur Xinjiang.

Ia mengatakan, pada 17 Desember lalu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi telah memanggil Dubes China di Indonesia untuk menyampaikan keprihatinan.

Selain itu, juga telah memerintahkan Duta Besar RI di Beijing untuk melihat keadaan sebenarnya di Xinjiang, RRC.

"Semuanya menunggu laporan dari Kedubes kita dan juga follow up dari pertemuan, pemanggilan Dubes China ke Menlu pada tanggal 17 lalu," ujar JK, di Kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018) kemarin.

Baca: 5 Skandal Menyeret Inneke Koesherawati Terkait Kasus Suami, Dari Kasus Suap Hingga Bilik Asmara ini

Baca: Fakta-fakta Tentang Siska Icun Sulastri, Ibu Muda yang Tewas di Apartemen Kebagusan City

JK menerangkan, hal itu dilakukan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi pada warga Uighur, Xinjiang.

"Perlu pemerintah, kami sampaikan bahwa pemerintah sangat prihatin dengan apabila ada pelanggaran HAM, kalau itu terjadi ya. Walaupun pihak China selalu membantah tidak demikian, tapi kita prihatin," ujar JK.

"Kalau terjadi diskriminatif dalam agama itu melanggar ketentuan atau ketetapan terhadap HAM internasional yang harus juga ditaati oleh pihak China," sambung dia.

6. Tanggapan Menteri Agama

Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/2/2017). (Tribunnews.com/ Imanuel Nicolas Manafe)
Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/2/2017). (Tribunnews.com/ Imanuel Nicolas Manafe)

Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengatakan, harusnya Pemerintah Republik Rakyat China (RRC) memberikan penjelasan terbuka terkait kondisi aktual warga Uighur Xinjiang.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved