Breaking News:

Mahfud MD Minta Kasus Pelajar Terancam Hukuman Seumur Hidup karena Bunuh Begal Tidak Diributkan Lagi

Mahfud MD Minta Kasus Pelajar yang Terancam Hukuman karena Bunuh Begal Tidak Diributkan Lagi

Editor: Asmadi Pandapotan Siregar
Gita Irawan
Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Rabu (8/1/2020). 

Mahfud MD Minta Kasus Pelajar Terancam Hukuman Seumur Hidup karena Bunuh Begal Tidak Diributkan Lagi

POSBELITUNG.CO, JAKARTA -- Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan ( Menkopolhukam ) Mahfud MD meminta agar kasus dugaan pembunuhan begal oleh pelajar di Malang, Jawa Timur  ( Jatim ) sebagai pelakunya yang ramai dibicarakan masyarakat tidak diributkan lagi.

Menurut Mahfud MD, ancaman hukuman seumur hidup dan hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelajar berinisial ZA tersebut berada dalam dakwaan pasal pembunuhan berencana yang didakwakan kepadanya.

Meski begitu, dakwaan tersebut bersifat alternatif dengan tuntutan dilakukan pembinaan di panti rehabilitasi sosial selama satu tahun karena dakwaan pembunuhan berencana tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Petinggi Sunda Empire Bilang Roy Suryo Tak Kenal Sejarah Lalu Kekeh Sebut PBB Lahir di Bandung

Mahfud MD pun mengatakan dakwaan alternatif merupakan hal yang biasa dalam praktik hukum.

Mahfud MD juga menegaskan hal tersebut usai bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Rabu (22/1/2020).

"Jadi itu jangan diributkan. Percayalah dengan kita," kata Mahfud.

Mahfud MD pun mengklarifikasi bahwa kasus tersebut berbeda dengan kasus pembunuban begal yang terjadi beberapa waktu lalu.

Korban Totok Santoso ini Beberkan Hubungan di Balik Keraton Agung Sejagat, Jogja DEC & Sunda Empire

Menurutnya perbedaannya adalah pelaku kasus pembunuhan begal di Bekasi masih berstatus tersangka sedangkan kasus pembunuhan begal di Malang sudah masuk ke dalam proses pengadilan.

Karenanya ia mengatakan pemerintah tidak bisa campur tangan dalam proses tersebut dan meminta masyarakat untuk percaya kepada hakim yang akan menilai kesesuain-kesesuaian dalam kasus tersebut berdasarkan penilaiannya yang adil.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved