Breaking News:

Kebijakan Baru DKI Jakarta, PSBB Diperpanjang, Warga Bebas Denda Pajak Kendaraan

Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda) DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) yang berlaku mulai 3 April

Penulis: tidakada008 | Editor: Asmadi Pandapotan Siregar
kompas.com
Kemacetan di pintu masuk Kota Banjarmasin saat PSBB hari pertama diberlakukan, Jumat (24/4/2020). 

POSBELITUNG.CO -- Kebijakan baru dikeluarkan oleh Pemerinrah DKI Jakarta di tengah pandemi virus corona atau covid-19.

Adapun kebijakan baru tersebut yakni, Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda) DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) yang berlaku mulai 3 April hingga 29 Mei 2020.

Selain itu, juga ada kemungkinan pengurangan pokok pajak daerah khususnya kepada pelaku usaha yang terdampak atas pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ).

Di antaranya untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB).

Kebijakan ini dikeluarkan menyusul adanya Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 380 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 ( COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ternyata ini Fakta Unik Pesumo Jepang, Tubuh Tetap Sehat Meski Banyak Makan

Selain itu juga adanya Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 361 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Melalui rilis yang diterima Kompas.com, Jumat (24/4/2020), Plt Kepala Bapenda DKI Jakarta, Edi Sumantri mengatakan, dengan adanya keputusan Gubernur tersebut menuntut seluruh masyarakat tidak terkecuali Wajib Pajak untuk membatasi aktivitasnya.

Hal ini dikarenakan adanya penerapan social distancing dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sehingga bisa berpotensi terjadinya keterlambatan pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak yang kemudian berakibat muncul sanksi atau denda akibat dari penundaan aktivitas sebagaimana dimaksud.

“Dengan mendukung masyarakat untuk tidak beraktivitas di luar rumah dan memberikan apresiasi atas kepatuhan wajib pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran pajak daerah,” katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved