Jokowi Sebut Ada Kementerian & Lembaga Terjebak Pekerjaan Harian, Tak Tahu yang Harus Dikerjakan

POSBELITUNG.CO -- Dari Rp 695 triliun anggaran penanggulangan Covid-19, baru Rp 141 triliun atau  20 persen yang terealisasi. 

Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) kembali menyoroti penyerapan anggaran Covid-19 oleh kementerian dan lembaga yang dinilai masih sangat minim

"Sekali lagi baru 20 persen, masih kecil sekali," kata Presiden dalam rapat terbatas penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Komplek Istana Kepresidenan,  Jakarta, Senin (3/8/2020).

Adapun Presiden Jokowi mengatakan penyerapan anggaran tertinggi saat ini berada di perlindungan sosial yakni 38 persen, kemudian program UMKM 25 persen.

Di luar hal kedua itu, penyerapan atau realisasi anggaran sangat kecil sekali.

• Pakar Sebut Pelaku Alami 3 Masalah Terkait Kasus Fetish Kain Jarik Mahasiswa Unair, Ini Jelasnnya

Jangankan realisasi anggaran, menurut Presiden, masih ada 40 persen Kementerian dan Lembaga  yang belum memiliki DIPA atau Daftar Isian Pelaksana Anggaran.

"Artinya apa, di kementerian, di lembaga aura krisisnya betul-betul belum, ya belum masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian. Gak tahu prioritas yang harus dikerjakan," katanya.

Oleh sebab itu, Presiden meminta Ketua Komite Kebijakan Covid-19 untuk membuat rincian kementerian mana saja yang penyerapan anggarannya masih rendah.

Sehingga menurutnya akan terlihat manajemen krisis yang ada di masing-masing kementerian dan lembaga.

"Saya minta pak ketua, urusan ini didetailnya satu per satu dari menteri-menteri yang terkait sehingga manajemen krisis kelihatan, lincah, cepat, trouble shooting, smart short cut, dan hasilnya betul-betul efektif, kita butuh kecepatan," pungkas presiden.

Kedua kalinya

Dalam catatan Tribunnews.com, ini kedua kalinya Jokowi memberikan teguran langsung kepada menterinya.

• Tujuh Manfaat Kesehatan Daging Kambing yang Jarang Diketahui, dari Rendah Lemak Hingga Kolesterol

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegur menterinya sekaligus menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.

 Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi.