Sempat Muncul Tulisan Dewan Penghianat Rakyat di Situs DPR yang Diretas Hacker Tolak Omnibus Law

Penolakan UU Cipta Kerja terjadi dimana-mana. Situs DPR RI diretas muncul Tulisan DPR Dewan Penghianat Rakyat

Editor: Hendra
kompas.com
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). 

Saat ini, situs web dpr.go.id belum dapat kembali diakses publik.

Ada notifikasi "error" yang muncul ketika membuka situs web DPR.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Situs Web Diretas, DPR Diubah Menjadi "Dewan Pengkhianat Rakyat"", 

Pengurus PAN Bandung Mundur

PAN Dukung UU Cipta Kerja Pengurus Partai di Jawa Barat Pecah, Ketua DPD PAN Bandung Mundur

Undang-undang Cipta Kerja yang merugikan pekerja masih terus mendapat penolakan dari para pekerja seluruh Indonesia.

Ratusan buruh mengenakan payung melakukan unjuk rasa menutup ruas jalan di depan gerbang masuk Balai Kota Bandung di Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Selasa (6/10/2020). Aksi ini dilakukan dalam rangka menolak Rancangan UU (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena dinilai merugikan buruh dan mengabaikan Hak Asasi Manusia (HAM). Unjuk rasa menolak omnibus law juga dilakukan serentak di seluruh kota di Indonesia, bahkan sebagian buruh di beberapa kota akan melakukan aksi mogok kerja nasional dari 6 hingga 8 Oktober 2020
Ratusan buruh mengenakan payung melakukan unjuk rasa menutup ruas jalan di depan gerbang masuk Balai Kota Bandung di Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Selasa (6/10/2020). Aksi ini dilakukan dalam rangka menolak Rancangan UU (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena dinilai merugikan buruh dan mengabaikan Hak Asasi Manusia (HAM). Unjuk rasa menolak omnibus law juga dilakukan serentak di seluruh kota di Indonesia, bahkan sebagian buruh di beberapa kota akan melakukan aksi mogok kerja nasional dari 6 hingga 8 Oktober 2020 (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

Omnibus Law UU Cipta Kerja ini disetujui oleh 7 fraksi dari 9 fraksi di DPR RI.

Tujuh fraksi yang setujui mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi PAN dan Fraksi PPP.

Sedangkan dua Fraksi yang menolak yakni Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat.

Mengetahui PAN menyetujui UU Cipta Kerja, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Bandung, Uum Syarif Usman langsung mengundurkan diri dari jabatannya.

Tidak hanya mundur dari jabatannya, Uum juga mundur dari keanggotaan PAN.

Padahal, Uum merupakan salah satu tokoh pendiri Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Jawa Barat.

Alasan utama Uum mundur lantaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN menyatakan mendukung RUU Cipta Kerja.

"Iya, benar, terhitung sejak hari ini saya mundur dari PAN karena tidak sejalan dengan keputusan DPP PAN yang mendukung UU Cipta Kerja," kata Uum saat ditemui di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Rabu (7/9/2020).

Lebih lanjut Uum menjelaskan, DPP PAN telah menerima banyak masukan dari kader-kader internal PAN serta pihak Muhammadiyah yang menolak RUU Cipta kerja karena dinilai bermasalah.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved