Sempat Muncul Tulisan Dewan Penghianat Rakyat di Situs DPR yang Diretas Hacker Tolak Omnibus Law

"Secara historis PAN berdiri berdasarkan adressing dari Muhammadiyah. Saya merasa harus mengambil sikap politik pribadi sebagai respons terhasap sikap DPP PAN yang mendukung Omnibus Law. Secara moralitas politik, kami merasa dibenturkan dengan massa basis kita," ungkapnya.

Uum menambahkan, Fraksi PAN di DPR RI seharusnya berani dengan tegas menolak pengesahan UU Cipta Kerja yang dinilai kontroversial.

Selain substansi materinya sudah banyak yang menolak karena bermasalah, lanjut dia, UU Cipta Kerja juga bertentangan dengan platorm PAN yang menghendaki pembangunan ekonomi ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial lewat kemakmuran yang berkeadilan, dengan berlandaskan moralitas serta menjunjungtinggi harkat dan martabat manusia, terutama buruh, pekerja dan kaum miskin.

Sementara rumusan pasal-pasal UU Cipta Kerja dinilainya terdapat banyak poin yang tidak sesuai dengan platform PAN.

“Jadi yang benar seharusnya Fraksi PAN menolak dengan tegas, bukan mendukungnya” ucapnya.

Tidak hanya Uum, sejumlah tokoh PAN di Jawa Barat juga melakukan hal serupa seperti Wakil Ketua DPW PAN Jawa Barat Asep Hendra Maulana.

DPP PAN menanggapi sikap tersebut sebagai hal yang wajar.

"Kita hormati sikap politik dari kader kita," kata Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno.

Eddy menjelaskan, untuk saat ini PAN tidak terlalu memikirkan perbedaan pendapat di internal partai.

Menurut dia, PAN saat ini tengah fokus menghadapi sejumlah pilkada.

"Alhamdulillah kader kita yang lain di Jawa Barat sekarang sedang sibuk memperjuangkan saudara kita yang terkena dampak Covid-19, juga sibuk memperjuangkan saudara yang akan maju di Pilkada Jawa Barat," tandasnya.