Sempat Muncul Tulisan Dewan Penghianat Rakyat di Situs DPR yang Diretas Hacker Tolak Omnibus Law

POSBELITUNG.CO, JAKARTA, -- Demo penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja terjadi hampir diseluruh Indonesia.

Di dunia maya pun terjadi aksi penolakan.

Situs web DPR yang beralamat dpr.go.id diretas sekelompok hacker.

Hal tersebut diketahui melalui sebuah video yang viral di media sosial.

Video tersebut memperlihatkan halaman muka situs web DPR yang tulisannya diubah menjadi "Dewan Pengkhianat Rakyat".

Padahal, DPR merupakan singkatan dari "Dewan Perwakilan Rakyat".

Baca Juga:

Ini Nama Anggota DPR yang Sahkan UU Cipta Kerja, Luhut Sebut Idenya dari Pejabat Ini Bukan Jokowi

Jokowi Ingkari Buruh RUU Cipta Kerja Disahkan, INGAT Inilah Janjinya Saat Kampanye Pilpres 2019

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate mengonfirmasi soal peretasan tersebut.

Dia menyatakan bahwa peretasan tersebut dalam penanganan.

Johnny mengatakan, Tim Teknologi Informasi DPR sedang memperbaiki situs web DPR.

"Sedang dalam penanganan dan Tim IT DPR RI sudah menurunkan situs yang di-hack tersebut," kata Johnny saat dihubungi, Kamis (8/10/2020).

Anak IT yang tersakiti sumber : tiktok #JokowiKabur pic.twitter.com/hF3aiADxyQ

— Melatikaaa (@melatikaaa__) October 7, 2020

Sementara itu, belum ada keterangan yang disampaikan oleh DPR.

Kompas.com telah menghubungi Sekjen DPR Indra Iskandar, tetapi belum mendapatkan respons.

Saat ini, situs web dpr.go.id belum dapat kembali diakses publik.

Ada notifikasi "error" yang muncul ketika membuka situs web DPR.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Situs Web Diretas, DPR Diubah Menjadi "Dewan Pengkhianat Rakyat"", 

Pengurus PAN Bandung Mundur

PAN Dukung UU Cipta Kerja Pengurus Partai di Jawa Barat Pecah, Ketua DPD PAN Bandung Mundur

Undang-undang Cipta Kerja yang merugikan pekerja masih terus mendapat penolakan dari para pekerja seluruh Indonesia.

Omnibus Law UU Cipta Kerja ini disetujui oleh 7 fraksi dari 9 fraksi di DPR RI.

Tujuh fraksi yang setujui mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi PAN dan Fraksi PPP.

Sedangkan dua Fraksi yang menolak yakni Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat.

Mengetahui PAN menyetujui UU Cipta Kerja, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Bandung, Uum Syarif Usman langsung mengundurkan diri dari jabatannya.

Tidak hanya mundur dari jabatannya, Uum juga mundur dari keanggotaan PAN.

Padahal, Uum merupakan salah satu tokoh pendiri Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Jawa Barat.

Alasan utama Uum mundur lantaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN menyatakan mendukung RUU Cipta Kerja.

"Iya, benar, terhitung sejak hari ini saya mundur dari PAN karena tidak sejalan dengan keputusan DPP PAN yang mendukung UU Cipta Kerja," kata Uum saat ditemui di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Rabu (7/9/2020).

Lebih lanjut Uum menjelaskan, DPP PAN telah menerima banyak masukan dari kader-kader internal PAN serta pihak Muhammadiyah yang menolak RUU Cipta kerja karena dinilai bermasalah.

"Secara historis PAN berdiri berdasarkan adressing dari Muhammadiyah. Saya merasa harus mengambil sikap politik pribadi sebagai respons terhasap sikap DPP PAN yang mendukung Omnibus Law. Secara moralitas politik, kami merasa dibenturkan dengan massa basis kita," ungkapnya.

Uum menambahkan, Fraksi PAN di DPR RI seharusnya berani dengan tegas menolak pengesahan UU Cipta Kerja yang dinilai kontroversial.

Selain substansi materinya sudah banyak yang menolak karena bermasalah, lanjut dia, UU Cipta Kerja juga bertentangan dengan platorm PAN yang menghendaki pembangunan ekonomi ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial lewat kemakmuran yang berkeadilan, dengan berlandaskan moralitas serta menjunjungtinggi harkat dan martabat manusia, terutama buruh, pekerja dan kaum miskin.

Sementara rumusan pasal-pasal UU Cipta Kerja dinilainya terdapat banyak poin yang tidak sesuai dengan platform PAN.

“Jadi yang benar seharusnya Fraksi PAN menolak dengan tegas, bukan mendukungnya” ucapnya.

Tidak hanya Uum, sejumlah tokoh PAN di Jawa Barat juga melakukan hal serupa seperti Wakil Ketua DPW PAN Jawa Barat Asep Hendra Maulana.

DPP PAN menanggapi sikap tersebut sebagai hal yang wajar.

"Kita hormati sikap politik dari kader kita," kata Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno.

Eddy menjelaskan, untuk saat ini PAN tidak terlalu memikirkan perbedaan pendapat di internal partai.

Menurut dia, PAN saat ini tengah fokus menghadapi sejumlah pilkada.

"Alhamdulillah kader kita yang lain di Jawa Barat sekarang sedang sibuk memperjuangkan saudara kita yang terkena dampak Covid-19, juga sibuk memperjuangkan saudara yang akan maju di Pilkada Jawa Barat," tandasnya.