Breaking News:

Begini Konstruksi Perkara Menteri Edhy Prabowo, Diduga Rp 3,4 Miliar untuk Keperluan Belanja Mewah

Menteri Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka. Dia diduga menerima suap terkait aktivitas ekspor benih lobster.

Editor: M Ismunadi
YouTube.com/Kompas TV
Petugas KPK menunjukkan barang bukti yang didapat dalam operasi tangkap tangan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Rabu (25/11/2020). 

Begini Konstruksi Perkara Menteri Edhy Prabowo, Diduga Rp 3,4 Miliar untuk Keperluan Belanja Mewah

POSBELITUNG.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus suap terkait perizinan tambak, usaha , dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Salah satu tersangka dalam kasus tersebut ialah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menuturkan, kasus ini bermula ketika Edhy menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster.

Dalam surat itu, Edhy menunjuk dua staf khususnya, Andreau pribadi Misata dan Safri, sebagai Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas.  

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11/2020). KPK resmi menahan Edhy Prabowo bersama enam orang lainnya terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam kasus dugaan suap proses penetapan ekspor benih lobster.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11/2020). KPK resmi menahan Edhy Prabowo bersama enam orang lainnya terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam kasus dugaan suap proses penetapan ekspor benih lobster. (TRIBUN/IRWAN RISMAWAN)

Baca juga: Fakta Penangkapan Edhy Prabowo Dipimpin Novel Baswedan, Ini Respons Gerindra

Baca juga: Jalani Sidang Sampai 10 Jam, Terdakwa Amel Pingsan Hingga Sidang Dihentikan

"Salah satu tugas dari tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur," kata Nawawi dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (25/11/2020).

Selanjutnya, pada awal Oktober 2020, Direktur PT Dua Putra Perkasa (PT DPP) Suharjito menemui Safri di Kantor KKP.

"Dalam pertemuan tersebut, diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK (Aero Citra Kargo) dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor yang merupakan kesepakatan antara AM (Amiril Mukminin) dengan APS (Andreau) dan SWD (Siswadi, pengurus PT ACK)," kata Nawawi.

Atas kegiatan ekspor benih lobster itu, PT DPP mengirim uang sejumlah Rp 731.573.564 ke rekening PT ACK.

Baca juga: Ujian Berat Bagi Jokowi Copot Edhy Prabowo, Beri Jatah Gerindra Atau Angkat Susi, Ini Kata Pengamat

Baca juga: Susi Pudjiastuti Angkat Bicara Alasannya Larang Ekspor Benih Lobster

Selanjutnya, atas arahan Edhy melalui Tim Uji Tuntas, PT DPP memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster dan telah melakukan 10 kali pengiriman menggunakan PT ACK.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved