Gubernur Ingin Pelabuhan Belinyu Jadi Pelabuhan Ekspor Impor, Kapasitas 10.000 GT Tahun Depan

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman telah melakukan kunjungan kerja ke Dirjen Perhubungan Laut (Perhubla) Kemenhub RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (09/12/2021) kemarin.

Erzaldi berkeinginan menjadikan pelabuhan Belinyu dikembangkan menjadi pelabuhan ekspor impor berkapasitas 10.000 GT pada Januari 2022 mendatang.

Kehadiran Gubernur Erzaldi, didampingi Staf Khusus Gubernur Bidang Perhubungan, Izuardi dan Kadis Perhubungan Babel, Asban Arif diterima langsung oleh Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Kemenhub RI, Subagyo.

"Tujuan kami untuk menanyakan kelanjutan hasil rapat kita melalui virtual beberapa waktu lalu bersama Pak Menteri. Yang utama bukan hanya tentang Pelabuhan Belinyu, tetapi juga Pelabuhan Pangkal Balam, karena dijanjikan untuk dialihkan ke Pelabuhan Belinyu, dan kita telah dibagi tugas masing-masing," kata Gubernur Erzaldi dalam rilis yang diterima Bangkapos.com, Jumat (10/12/2021).

Ia juga meminta ke Kepala Dinas Perhubungan Babel untuk melaksanakan pertemuan dan koordinasi dengan KSOP serta Pelindo dengan melibatkan PT Timah terkait arahan-arahan yang disampaikan Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI).

"Pelabuhan Belinyu sendiri akan dikembangkan menjadi pelabuhan ekspor impor berkapasitas 10.000 GT yang pada Januari 2022 mendatang," lanjutnya.

Direktur Subagyo mengatakan bahwa pertemuan ini memang bukan langkah awal tetapi merupakan langkah lanjutan atas koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan RI beberapa waktu lalu.

Pertemuan ini diharapkannya menjadi kelanjutan yang berkesinambungan dan akan ada konsep yang lebih baik untuk pelabuhan ekspor impor di Bangka Belitung dan sekitarnya.

Pendalaman alur yang disampaikan Gubernur Erzaldi sebenarnya telah ditindaklanjuti, salah satunya dengan pertemuan rapat lanjutan pada internal Kemenhub RI.

Hanya saja, kebijakan menteri untuk pengerukan adalah zero rupiah untuk pengerukan menggunakan APBN.

Menurutnya, semua diserahkan kepada Pelindo dan telah disanggupi sambil menunggu regulasi yang terus dibangun dengan berbagai studi.

"Mudah-mudahan Pelindo melalui komunikasi kami segera melaksanakan studi pengerukan. Jikapun tidak bisa dilaksanakan, kami akan melaksanakan studi ini segera. Secara teknis pengerukan dari APBN memang zero rupiah, tetap pihak Pelindo yang harus melakukannya," ungkap Direktur Subagyo.

Terkait pemanfaatan material hasil pengerukan, dirinya mengatakan belum ada regulasi khusus untuk ini, tetapi pihaknya sedang menyusun juknis.

Satu contoh di Makasar, hal tersebut dilakukan pihak pemda atau swasta sebagai pengguna jasa pelabuhan laut dan pihak yang ikut mempengaruhi pendangkalan alur dalam pelaksanaan pengerukan dan pemanfaatan materialnya.

"Kami sarankan untuk pihak pemda atau swasta bekerjasama dengan Pelindo yang memiliki DLKR dan DLKP. Jika dapat dikerjasamakan mungkin ada jalan sebelum juknis keluar dan bisa menyesuaikan," ungkapnya.