Fakta Temuan Ombudsman di Kantor Samsat Pangkalpinang, PNS Tak Disiplin Hingga Honorer Jaga Loket

POSBELITUNG.CO, BANGKA – Masyarakat mengeluhkan pelayanan yang ada di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau Samsat Kota Pangkalpinang.

Keluhan tersebut diantaranya kurang disiplinnya petugas khususnya di loket pelayanan saat masyarakat hendak membayar pajak kendaraan.

Keluhan ini rupanya ditindaklanjuti oleh Ombudsman RI, Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan melakukan sidak pada Rabu (29/6/2022).

Sidak yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy.

“Sidak ini kami lakukan karena ada laporan masyarakat kepada Ombudsman Babel terkait dugaan ketidakdisipilinan petugas pada loket layanan di Samsat Pangkalpinang,” kata Shulby Yozar Ariadhy kepada Bangkapos.com, (Posbelitung.co Group) Rabu (29/6/2022).

Selama 1 jam melakukan sidak, Ombudsman rupanyanya menemukan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat.

Berikut fakta temuan Ombudsman RI Babel saat sidak di Kantor Samsat Pangkalpinang:

1. Petugas Tak Di Tempat

Menindaklanjuti laporan masyarakat, Ombudsman RI Babel melakukan sidak di Kantor Samsat Pangkalpinang, Rabu (29/6/2022).

Ombudsman menemukan petugas pelayanan di kantor Samsat Pangkalpinang tidak disiplin.

Seharusnya petugas pelayanan khususnya PNS mulai melayani pukul 08.00 WIB ternyata tidak ada di tempat.

Dan ternyata para petugas Samsat masih sarapan.

2. Terlambat Masuk Kerja

Hingga pukul 08.00 WIB, Ombudsman RI Babel masih mendapati banyaknya pegawai Samsat Pangkalpinang yang terlambat masuk kerja.

Saat sidak petugas pelayanan loket tidak ada di tempat.

Ada yang mengaku masih sarapan saat tiba di kantor Samsat Pangkalpinang.

Namun ada juga yang ditemukan masuk kerjanya mulai pukul 08.30 WIB.

Temuan ini disampaikan oleh Kepala Ombudsman RI Babel, Shulby Yozar Ariadhy.

“Tentunya perbuatan petugas yang tidak berada di tempat tersebut tidak dapat dibenarkan dan jelas maladministrasi, apalagi ini pelayanan langsung bersentuhan dengan masyarakat,” tegas Yozar.

3. Alur Pelayanan Tak Jelas

Masyarakat yang hendak membayar pajak kendaraannya harusnya diberikan pelayanan terbaik oleh petugas samsat.

Namun dari hasil temuan Ombudsman RI Babel, ternyata masih ada masyarakat yang bingung dengan informasi pelayanan di Kantor Samsat Pangkalpinang.

Hal ini disampaikan oleh Yosar saat melakukan sidak di kantor Samsat Pangkalpinang, Rabu (29/6/2022).

Ia mengatakan bahwa saat melakukan sidak mereka mendapatkan ketidakjelaskan informasi alur pelayanan.

Ketidakjelasan informasi pelayanan ini tentunya bisa mengganggu masyarakat yang hendak membayar pajak.

4. Tak Berkompeten, Kebanyakan Honorer

Pelayanan publik di kantor Samsat Pangkalpinang menjadi sorotan publik. 

Dari temuan Ombudsman RI Babel, ternyata di kantor Samsat Pangkalpinang banyak petugas pelayanannya yang kurang berkompeten.

Yang paling krusial ternyata terkait dengan petugas pelayanan di loket.

Ternyata petugasnya mayoritas berstatus pegawai honorer.

Seharusnya pekerjaan pokok di kantor Samsat Pangkalpinang dilayani oleh PNS ternyata malah dilayani oleh honorer.

Imbasnya kata Yozar, kalau ada keluhan masyarakat petugas yang berstatus honorer ini tak memiliki kewenangan untuk menjawab.

“Petugas loket tidak memiliki kewenangan dan pemahaman yang cukup baik dalam hal pelayanan publik,” bebernya.

5. Petugas Tak Profesional

Saat waktunya melayani masyarakat membayar pajak, ternyata petugas Samsat Pangkalpinang masih banyak yang tak berada di tempat.

Khususnya petugas pelayanan yang berstatus PNS.

Penjaga loket lebih banyak di tempati oleh honorer yang dinilai Ombudsman tak berkompeten.

Pada saat jam pelayanan, Ombudsman masih saja menemukan petugas loket yang belum siap memberikan pelayanan.

Yosar mengatakan para petugasnya menjawab dengan berbagai macam alasan untuk pembenaran.

Ada yang karena alasan hujan, ada juga karena kegiatan di lapangan dan lain sebagainya.

Padahal pajak merupakan sektor utama pendapatan asli daerah.

Masyarakat diharuskan membayar pajak, tetapi tak diimbangi dengan pelayanan petugasnya.

Yozar mengatakan masyarakat yang hendak membayar pajak seharusnya bisa mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan standar.

Tapi fakta dari temuan Ombudsman RI Babel di Samsat Pangkalpinang malah sebaliknya.

Hal itu juga menjadi koreksi besar bagi pelayanan publik di sana dan harus mencerminkan lebih baik ke depannya. Mulai dari sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat.

“Cukup banyak temuan yang kami dapati dalam kegiatan sidak kali ini,” tukasnya.

Kepala UPT Samsat Pangkalpinang Minta Maaf

Ombudsman RI Babel menemukan pelayanan di Kantor Samsat Pangkalpinang kurang baik.

Dari petugasnya yang tak disiplin masuk kerja, tak berkompeten, tak berpengalaman, lebih banyak honorer dari PNS hingga sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Temuan Ombudsman RI Babel itu pun kemudian ditanggapi langsung oleh Kepala UPT Samsat Pangkalpinang, Masuri.

Dikonfrimasi oleh Bangkapos.com (Posbelitung.co Group), Masuri meminta maaf atas kekurangan pelayanan publik di kantor Samsat Pangkalpinang.

Dari temuan Ombudsman RI tersebut, Masuri menegaskan akan melakukan evaluasi besar-besaran.

Ia akan kembali menertibkan pegawainya yang tidak disiplin, hingga memperjelas lagi alur pelayanan pajak di kantos Samsat Pangkalpinang.

“Kami akan melakukan evaluasi atas pelayanan yang telah diberikan agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” kata Masuri. 

(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)