Pos Belitung Hari Ini

Lantik Pejabat Eselon 2 dan 3, Bupati Belitung Sebut Tak Ada Jual Beli Jabatan

Proses seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama sejumlah pejabat eselon 2 dan 3 di Pemkab Belitung butuh waktu cukup panjang.

Editor: nurhayati
Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari
Pelantikan dan mutasi jabatan Pemkab Belitung di Gedung Serbaguna, Tanjungpandan, Jumat (23/9/2022). 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG -- Proses seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama sejumlah pejabat eselon 2 dan 3 di Pemkab Belitung butuh waktu cukup panjang.

Bupati Belitung H Sahani Saleh mengatakan proses seleksi memakan waktu lebih dari empat bulan.

Panjangnya proses seleksi lantaran setelah proses seleksi dan menunggu hasil, masing-masing tiga nama calon eselon II atau kepala dinas masih harus melalui persetujuan Kementerian Dalam Negeri.

Baru kemudian kembali ke bupati dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk menentukan.

“Karena dilantik secara administratif makanya tidak gampang. Makanya tidak gampang diintervensi dan jual beli (jabatan), tapi memang dari dulu kita tidak ada jual beli (jabatan),” tegas H Sahani Saleh ditemui awak media usai
melantik sejumlah pejabat eselon 2 dan 3 di Lingkungan Pemkab Belitung di Gedung Serbaguna, Tanjungpandan, Jumat (23/9/2022).

Baca juga: Pemuda di Belitung Timur Ini Tega Bakar Rumah Orang Tuanya, Diduga karena Kesal Tidak Diberi Uang

Baca juga: Nasib Yofri Yuleo Masih Misteri, Pencarian Tim SAR Belum Membuahkan Hasil, Begini Kronologisnya  

Kekosongan sejumlah jabatan eselon 2 dan eselon 3 dalam beberapa waktu terakhir, jelas bupati, memang dilakukan sesuai prosedur dan aturan.

Meskipun sempat beberapa posisi kepala dinas kosong, namun Pemkab Belitung mendapatkan penghargaan BKN Award dari kategori Manajemen ASN terbaik.

“Walaupun tidak ada jabatan, kinerja dianggap baik makanya dapat penghargaan dan mendapat dana insentif daerah (DID), apalagi sudah terisi semua,” harap bupati yang akrab disapa Sanem ini.

Melalui penempatan posisi pejabat di organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, ia berharap jalannya pemerintahan dapat optimal.

Dengan demikian dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Bupati juga dalam kesempatan itu mengingatkan agar para pegawai negeri sipil (PNS) agar menjaga netralitas menjelang tahun politik.

Terlebih tahun 2024 mendatang menjadi tahunnya pesta demokrasi di Indonesia.

Bupati meminta para pegawai berkonsentrasi dengan tugas birokrasi dan menjaga netralitas dalam
bertugas.

“Sanksinya ke depan lebih berat, kalau ketahuan, langsung pecat,” kata Sanem.

Halaman
1234
Sumber: Cetak
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved