Kabar Reshuffle Kabinet, Syahrul Yasin Limpo Mengaku Dipaksa Jokowi

POSBELITUNG.CO, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) memastikan jika seluruh menteri di kabinet Indonesia Maju bekerja maksimal karena Presiden Jokowi memaksanya di lapangan.

Hal ini dikatakan Politikus Partai NasDem itu menanggapi kabar reshuffle atau kocok ulang kabinet, terutama terhadap dirinya. SYL mengaku tak memahami terkait kabar reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya enggak mengerti, saya tidak mengerti itu. Tetapi rasanya semua menteri kerja maksimal karena Pak Jokowi sangat memaksa kita di lapangan," kata SYL, Kamis (19/1/2023).

Presiden Jokowi kembali memberikan sinyal akan ada reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju pada hari ini. "Besok," kata Jokowi seusai meninjau Kawasan PT Pertamina, Hulu Rokan, Dumai, Riau, Kamis (5/1/2023) lalu.

Kendati demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak memastikan apakah reshuffle tersebut jadi dilakukan hari ini.

"Ya besok, bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu," ucapnya.

Jokowi bukan kali ini saja memberikan sinyal kocok ulang kabinet. Ia juga menyampaikan hal yang sama saat meninjau Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, (2/1/2023).

"Tunggu saja," kata Jokowi kepada wartawan saat itu.

PDIP vs NasDem Memanas

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat berharap agar dua menteri dari Partai NasDem segera mengundurkan diri dari kabinet Presiden Jokowi.

Djarot meminta agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), dievaluasi. Ia juga mengkritisi langkah Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.

"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri," kata Djarot, Rabu (4/1/2023).

Djarot menilai dua menteri dari Partai NasDem tersebut rupanya tidak cocok dengan kebijakan Presiden Jokowi.

"Sebab, rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi termasuk yamg disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi," ujarnya.

Djarot mengatakan sebagai Anggota Komisi IV DPR RI, ia mengungkapkan alasan mengapa kedua menteri tersebut harus dievaluasi.