News
Kabar Reshuffle Kabinet, Syahrul Yasin Limpo Mengaku Dipaksa Jokowi
Hal ini dikatakan Politikus Partai NasDem itu menanggapi kabar reshuffle atau kocok ulang kabinet, terutama terhadap dirinya.
Ia mencotohkan ketika Indonesia berusaha menjadi negara swasembada pangan atau kedaulatan pangan, namun produksinya ternyata tidak mencukupi.
"Sehingga, harga beras naik dan baru saja datang impor beras dari luar 500 ribu ton. Padahal prinsipnya adalah Pak Jokowi ingin membangun kedaulatan pangan," ungkap Djarot.
Selain itu, Djarot juga mengungkit terkait kebijakan food estate yang sebagiannya dinilainya gagal.
"Ini kan tanggung jawab dari Kementerian Pertanian untuk food estate, siapapun yang menginisiasi di depan tentang program food estate tapi Menteri Pertanian itu harus di depan," ucapnya.
Ia menambahkan demikian halnya pada musim tanam, Indonesia pasti mengalami kelangkaan pupuk.Djarot pun menantang Kementerian Pertanian untuk memberikan kepastian harga pupuk.
"Berani enggak kita terutama Kementerian Pertanian berada di garis depan untuk bisa memberikan kepastian harga dan memberikan subsidi kepada harga, bukan kepada pupuk, tapi kepada outputnya," jelasnya.
Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate menyindir jika saat ini banyak pihak yang seolah-olah mengatur hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah olah jadi presiden dadakan dan mencoba mengatur prerogatif rights presiden," kata Johnny kepada wartawan, Rabu (4/1/2023).
Ia mengingatkan semua pihak agar tak membuat ruang diskursus politik menjadi bising tidak bermanfaat.
"Enggak usah lah itu, tidak perlu membuat ruang publik dan diskursus politik menjadi bising yang tidak bermanfaat," ujar Johnny.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu menyebut reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Terkait kabinet dan reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatif presiden. NasDem selalu konsisten dengan sikap tersebut," ungkap Johnny.
Johnny memastikan NasDem mendukung Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga berakhir pada 2024.
"NasDem mendukung Pak Jokowi dengan segenap kemampuannya baik di pemerintahan maupun di parlemen. Dan akan tetap konsisten dengan sikap memberikan dukungan penuh pada Pemerintahan Pak Jokowi - Kiai Ma'ruf Amin," tegasnya.
Lebih lanjut, Johnny mengajak agar semua pihak fokus pada penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional yang membutuhkan stablitas politik, soliditas nasional dan kegotongroyongan bangsa dalam menghadapi tantangan akibat perubahan situasi geopolitik global.
"NasDem terus memberikan dukungan pada pemerintah dan tidak akan menjadi desertir politik," imbuhnya.
(tribun network/fersyn)
Syahrul Yasin Limpo
Kabinet Indonesia Maju
Presiden Jokowi
Partai NasDem
Gubernur DKI Jakarta
Djarot Saiful Hidayat
Posbelitung.co
| Kasus Korupsi Tata Niaga Timah Inkrah, Jaksa Eksekusi Harvey Moeis ke Lapas Cibinong |
|
|---|
| Sosok Pria Israel Punya KTP Cianjur Viral di Medsos, Dedi Mulyadi Angkat Bicara |
|
|---|
| Sosok Jefri Antoni Otak Kaburnya 4 Tahanan di PN Kota Cirebon, Observasi Sebelum Jebol Plafon |
|
|---|
| Sosok Mayjen TNI Imam Gogor, Lulusan Kini Jadi Kepala SMA Taruna Nusantara, Simak Rekam Jejaknya |
|
|---|
| Mengenal Lapas Karanganyar Nusakambangan, Tempat Ammar Zoni Dipindahkan, One Man One Cell |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.