Ketika Kepsek di Belitung Curhat saat Ngupi Kun Dewan: Lelah, Kurang Tenaga Guru PNS dan Tunjangan

POSBELITUNG.CO, BELITUNG -- Kelompok Kerja Kepala Sekolah se Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Babel ), menyampaikan keluhannya terkait kekurangan tenaga guru pegawa negeri sipil ( PNS ).

Penyampian kekurangan tenaga guru PNS tersebut dilakukan langsung Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah se Kecamatan Tanjungpandan, Hasrun, saat kegiatan Ngupi Kun Dewan di Halaman Kantor DPRD Kabupaten Belitung, Selasa (31/1/2023). 

Hasrun pun meminta pengadaan tenaga guru dapat menjadi prioritas pemerintah daerah.

Hal itu bukan tapa alasan, Harun mengungkapkan, para kepala sekolah ( Kepsek ) sudah lelah mengatasi permasalahan kekurangan tenaga guru dari masa ke masa. 

"Kami memang mendengar dan saling konsultasi, setiap sekolah rata-rata ketenagaan terutama guru hampir 50 persennya honorer. Sekolah saya sekarang ada 11 tenaga honorer, untuk ketenagaan guru sangat mendesak," ujar Hasrun yang juga Kepala SD Negeri 24 Tanjungpandan ini.

Baca juga: Biodata Sri Mulyani Indrawati, Masuk Jajaran 100 Wanita Berpengaruh Dunia 2022

Menurutnya, banyaknya jumlah tenaga guru honorer juga harus disiasati kepala sekolah agar biaya operasional tersebut sesuai dengan dana BOS yang memiliki aturan yang harus diikuti.

Input data guru honorer ke data pokok pendidikan (dapodik) juga hanya bisa dilakukan enam bulan sekali. 

"Lalu honornya dari mana? Ada di juknis harus terdata di dapodik dan punya NUPTK (nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan), apakah begitu masuk langsung dapat NUPTK? Tidak," katanya di hadapan guru, kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, serta anggota dewan. 

Ia berharap, agar bisa sama-sama mendata guru honorer di sekolah dan jumlah pensiun lalu dipikirkan guru penggantinya. Apalagi kekurangan jumlah guru menjadi kendala krusial di sekolah.

Guru Keluhkan Tunjangan

Selain persoalan, kekurangan tenaga guru, guru juga mengeluhkan tunjangan. Seperti disampaikan Plh Kepala SD Negeri 3 Selat Nasik, Rosmalina yang menyampaikan bahwa sudah 5-6 tahun ini tidak lagi mendapatkan tunjangan kepulauan. 

"Yang jadi permasalahan, TPP kami dibanding instansi lain, TPP guru paling kecil. Kalau kepulauan bedanya hanya Rp250 ribu dengan yang di Tanjungpandan," ujarnya. 

Ia meminta pertimbangan untuk tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi guru-guru yang mengajar di pulau-pulau kecil.

Termasuk pengadaan kendaraan dinas untuk menunjang mobilitas guru, karena selama ini kendaraan guru rentan berkarat jika menyeberang ke pulau saat kondisi angin kencang di laut.

Baca juga: Fakta Baru: 11 TKW Jadi Korban Wowon cs, Istri Dede Ajak TKW Gandakan Uang hingga Nyaris Dicekik

300 Formasi Guru Harus Diisi